Ketiga, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Keempat, perbuatan Syarifuddin melanggar pedoman perilaku hakim yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung. Kemudian, dalam proses dan cara pembelaan terdakwa mendiskreditkan lembaga pemerintah, yaitu KPK dengan menyatakan KPK sebagai perampok.
Lalu, terdakwa mempersulit jalannya sidang dengan mengancam tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan pokok perkara apabila tidak diberikan fotokopi seluruh bukti-bukti. Syarifuddin, kata Zet, juga menolak saksi dari KPK dan tidak mengakui perbuatannya dan berulang kali menyatakan bahwa penuntut umum adalah penyidik. Dan terakhir, terdakwa juga menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajari saksi (Johansyah) untuk berbohong.
Pembuktian Terbalik
Dalam surat tuntutannya, penuntut umum KPK juga meminta majelis memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa uang-uang asing yang ditemukan penyidik saat penyitaan tak terkait dengan tindak pidana. Uang asing yang ditemukan berupa AS$116 ribu, Sing$245 ribu, Yen Jepang sebesar Y20 ribu, Riel Kaboja sebesar 12,6 ribu dan Bath Thailand sebesar 5900.
"Wajib bagi terdakwa untuk membuktikan sumber perolehannya mengingat jabatan terdakwa sebagai hakim dibayar dengan mata uang rupiah termasuk jika bertugas ke luar negeri dibayar dengan mata uang rupiah," tutur Jaksa Irene.
Dasar pihaknya melakukan pembuktian terbalik adalah Pasal 36B UU Pemberantasan Korupsi, jika uang yang didapat diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara. "Bila ditemukan harta tidak wajar namun terdakwa tidak dapat membuktikan demikian juga penyidik tidak cukup bukti menyatakan harta benda tersebut dari tindak pidana korupsi, maka satu-satunya jalan harus melalui persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 36B UU No. 20 Tahun 2001," katanya.
Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Junimart Girsang menilai langkah penuntut umum melakukan pembuktian terbalik kepada kliennya tak masuk akal. Menurut dia, uang-uang asing yang disita KPK dari kliennya tak pernah masuk ke dalam surat dakwaan.
"Tidak ada alasan untuk menerapkan pembuktian terbalik kepada terdakwa karena tidak pernah didakwakan itu dalam perkara pokok," kata Junimart. Untuk itu ia mengajak penuntut umum untuk sama-sama belajar lagi mengenai pembuktian terbalik. "Tanpa mengurangi rasa hormat ke jaksa, kami harap jaksa juga belajar bersama dengan kami tentang pembuktian terbalik."
