Nota kesepahaman Kejaksaan dengan PLN pada dasarnya adalah pemberian kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan rekening listrik atau tagihan terhadap pelanggan.
Sebenarnya ada prosedur baku yang ditetapkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun tak selamanya prosedur persuasif bisa digunakan untuk menekan pelanggan nakal. Dalam kasus semacam ini, instrumen hukum lain seperti gugatan perbuatan melawan hukum bisa digunakan. Kerjasama PLN dengan Kejaksaan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tagihan listrik. Pelanggan yang menunggak bisa dipanggil ke Kejaksaan (hal. 65), dan dilakukan mediasi yang sifatnya persuasif (hal. 70).
Penelitian terlibat langsung yang dilakukan penulis buku ini membuktikan banyak pelanggan membayar tagihan setelah dipanggil jaksa. Apakah karena pelanggan takut? Meskipun tak mendapatkan jawaban secara mendalam atas pertanyaan tersebut, analisis Evy memperlihatkan sedikit gambaran efektivitas kerjasama PLN dengan Kejaksaan.
Prof. Nindyo Pramono, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, mengapresiasi karya Evy sebagai buku kecil yang besar isi dan manfaatnya. Bagaimana menurut Anda? Sebaiknya Anda segera membacanya…
