Mengenai kontrak karya ini, salah seorang manajer di PT Inco menjelaskan kepada hukumonline mengenai asal mula disepakatinya kontrak karya antara PT Inco dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, secara historis proses kepemilikan saham publik dalam PT Inco berdasarkan prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO) yang diterbitkan tanggal 10 April 1990 disebutkan bahwa tujuan PT Inco menawarkan sebagian modal sahamnya kepada masyarakat, diantaranya adalah untuk memenuhi ketentuan dalam kontrak karya sebagai pengalihan sebagian saham PT Inco yang dimiliki pihak asing, dalam hal ini Inco Ltd kepada masyarakat Indonesia. Dalam kontrak karya itu, PT Inco diwajibkan untuk menawarkan pemilikan saham hingga mencapai 20% kepada pihak Indonesia, melalui penawaran 2% pertahun sejak tahun 1980. Sejak 1980 sampai dengan 1988 PT Inco telah melakukan penawaran kepada Pemerintah Indonesia setiap tahun, tetapi sampai dengan saat prospektus tersebut diterbitkan, Pemerintah Indonesia belum pernah menerima tawaran tersebut. Kabarnya, Pemerintah Indonesia tidak punya dana untuk membeli saham PT Inco.
Sumber tersebut menambahkan, pada 1989 Pemerintah Indonesia meminta PT Inco untuk menjual sahamnya melalui pasar modal Indonesia dan menegaskan bahwa penawaran umum melalui pasar modal Indonesia ini dianggap sebagai pemenuhan kewajiban yang terdapat di dalam kontrak karya.
Mengingat adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.1055/KMK/1989 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, maka pihak asing dimungkinkan untuk membeli atau memiliki 49% dari saham yang dijual pada pasar modal. Namun, dalam perjalanannya KMK tersebut dicabut dan digantikan dengan KMK No. 455/KMK.01/1997, sehingga ketentuan mengenai pihak asing hanya diperbolehkan untuk membeli atau memiliki 49% dari saham yang dijual pada pasar modal sebagaimana diatur dalam KMK No.1055 telah dicabut.
Lalu pada Oktober 1997 terbitlah Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-005/BEJ/1097 tentang Status Kepemilikan Saham Asing dan Lokal pada Jakarta Automated Trading System (JATS). Dalam surat edaran itu, perdagangan saham di BEJ tidak lagi memperhatikan status lokal atau asing pemegang saham dari saham-saham yang diperdagangkan kecuali untuk saham-saham sektor perbankan.
Berdasarkan itu, si sumber tadi menjelaskan, baik secara teori maupun praktek untuk mempertahankan kepemilikan nasional terhadap saham PT Inco yang diperdagangkan di BEJ merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan, sebab di dalam KMK No. 455 tidak ada lagi pembatasan bagi pihak asing untuk membeli atau memiliki saham yang dijual pada pasar modal.
Sebagai informasi, berdasarkan Pengumuman di BEJ No. Peng-1925/BEJ-PSR/LKS/11-2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Laporan Kepemilikan Saham PT Inco per 31 Oktober 2006, kepemilikan pemodal nasional di PT Inco hanya mencapai 3,15% sedangkan sisanya sebanyak 96,85% dimiliki oleh pemodal asing. Jadi, tidak ada kontrak karya yang dilanggar, kata si sumber tadi.
Sejarah Kontrak Karya Inco dengan Pemerintah Indonesia
1 Oktober 1997: Terbit SE Direksi PT BEJ No. SE-005/BEJ/1097 tentang Status Kepemilikan Saham Asing dan Lokal Pada JATS. Surat Edaran ini tidak lagi memperhatikan status lokal atau asing pemegang saham dari saham yang diperdagangkan, kecuali untuk saham sektor perbankan.
|
Sumber: PT Inco International Nickel Indonesia, diolah.
