“Saya baru pulang dari Libya beberapa waktu lalu,” ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita 1998-1999, Tuty Alawiyah membuka cerita, Selasa (29/6) di gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. “Disana ada proyek besar patungan antara Indonesia dan Pakistan. Sayangnya, proyek itu bangkrut.”
Tuty yang kini aktif sebagai Ketua MUI bidang Perempuan melanjutkan ceritanya. Lantaran bangkrut, nasib para pekerja Indonesia di proyek itu menjadi terbengkalai. “Mereka jadi terkatung-katung selama enam bulan disana. Uang yang mereka dapat cuma untuk makan sehari-hari.” Tuty pun berandai-andai. “Seandainya ada jaminan bagi mereka.”
Tak berhenti disitu, Tuty punya cerita lain. Ia menuturkan pengalaman sulitnya meminjam uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan ratusan anak yatim piatu korban bencana Tsunami Aceh 2004 silam yang ia tampung di panti asuhan. “Alhamdulillah banyak yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Bahkan hingga sarjana. Sekarang tersisa puluhan anak yatim piatu.”
Ketua MUI bidang Dakwah, Kholil Ridwan turut berbagi cerita. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat saban minggu Maghrib, ia selalu terjebak macet di titik lokasi perpabrikan. “Rupanya banyak buruh-buruh perempuan yang pulang bekerja dari pabrik. Saya jadi berpikir di dalam hati, teman pekerja perempuan ini masih sempat Sholat Maghrib nggak ya? Belum lagi saya dengar banyak pekerja perempuan yang pulang malam atau dini hari.”
Tuty dan Kholil tak sedang berceramah tentang permasalahan sosial. Mereka menyampaikan hal itu untuk menanggapi curhat belasan aktivis serikat buruh dan LSM yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial. Sebelumnya, Komite memaparkan kondisi masyarakat Indonesia yang hidup tanpa adanya jaminan sosial.
Sekjen Komite, Said Iqbal menuturkan, dari sekitar 240 juta penduduk di negeri ini, hanya sekitar dua persen yang menikmati jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan pensiun seumur hidup. “Yaitu PNS, TNI dan Polri. Selebihnya hidup tanpa jaminan.”
Padahal, lanjut Iqbal, UUD 1945 sudah menegaskan pemenuhan hak atas jaminan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan itu diturunkan lebih teknis lagi dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN ini kemudian memandatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, paling lambat Oktober 2009. Sayang, hingga batas waktu ditentukan, UU dimaksud tak berhasil dibikin.
Bagi Komite, tindakan pemerintah dan DPR yang tak kunjung membuat UU BPJS menunjukkan tidaknya komitmen untuk memberi jaminan sosial. Ekstrimnya, mereka sengaja merampas hak asasi warga untuk mendapat jaminan sosial.
Hidup di negeri yang tanpa jaminan sosial seperti di Indonesia, masih menurut Iqbal, bukan perkara mudah. Keadaan makin sulit ketika kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak kian mencekik karena di saat bersamaan kebijakan pengupahan tak mampu mengimbangi angka inflasi.
“Saya jadi teringat seloroh seorang teman yang menyatakan orang miskin di negara ini dilarang untuk sakit dan kuliah. Kalau kita di televisi lihat ada bantuan dari pemerintah untuk warganya yang menderita penyakit tertentu, itu hanya gambaran kecil. Masih banyak yang tak terliput media,” timpal Kholil.
Iqbal membenarkan keadaan itu. Kalaupun ada Jamkesmas bagi orang miskin yang dielu-elukan Kementerian Kesehatan, Iqbal menilai hal itu bukanlah Jaminan Sosial. “Jamkesmas itu adalah bantuan sosial. Bukan jaminan sosial. Sebab besarnya tergantung kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran di APBN.”
Menilai pemerintah dan DPR mengabaikan kewajibannya memenuhi jaminan sosial bagi rakyatnya, Komite sudah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Komite juga melancarkan sejumlah aksi lobi ke beberapa kelompok dan organisasi untuk menghimpun dukungan. Salah satunya adalah MUI ini. Sebelumnya, Komite sudah mendatangi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia.
Bak gayung bersambut, MUI mengapresiasi paparan Komite. Ketua MUI bidang Fatwa, Ma’ruf Amin bahkan mengatakan akan membawa masalah jaminan sosial ini ke Munas MUI yang bakal dihelat Juli mendatang. Di Munas nanti, isu jaminan sosial ini bisa dibahas untuk masuk ke dalam rekomendasi atau bahkan fatwa MUI.
“Pada dasarnya MUI mendukung hal yang membawa kemaslahatan umat. Apalagi kalau Undang-Undang sudah menegaskannya, kita pasti mendukung. Izinkan kami untuk mendalami dan mungkin membahasnya di Munas nanti. Kami juga mohon maaf kalau MUI kurang peka terhadap masalah jaminan sosial ini,” pungkas Ma’ruf yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
















