Kecelakaan di berbagai moda transportasi masih sering terjadi di Indonesia. Untuk menekan risiko tersebut, perlu langkah konkret dan langkah preventif yang diutamakan sebelum peristiwa kecelakaan dapat merugikan pengguna transportasi.
Wakil Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Subhan Ansori mengatakan sengkarut transportasi di Indonesia mesti diakhiri. Antara lain dengan melakukan pengawasan yang didasarkan pada risiko.
“Warga berhak selamat saat berada di moda transportasi. Negara mesti melakukan pengawasan terhadap moda transportasi dengan langkah intervensi sebelum kecelakaan,” kata Subhan dalam Forum Djuanda yang diselenggarakan LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Senin (21/9/2026).
Subhan mengatakan penerapan safety rating penting sebagai instrumen bagi warga untuk mengetahui seberapa aman transportasi yang digunakan. Ia menyebut informasi tersebut ditindaklanjuti oleh regulator dengan tindakan konkret untuk keselamatan penumpang.
Baca juga:
- Kecelakaan Bus di Subang, YLKI: Cerminan Serius Aspek Keselamatan Transportasi Umum
- ODOL antara Keselamatan Transportasi dan Tantangan Penegakan Hukum
- Investigasi Kecelakaan untuk Perbaikan Sistem, Bukan Menghukum
- Tanggung Jawab Perusahaan Bus dalam Kecelakaan di Tol Surabaya-Mojokerto
Nah, jika rating keselamatan turun maka pengawasan diperketat. Sementara operator wajib melakukan perbaikan, dilakukannya pembatasan operasi, hingga penghentian sementara jika terdapat risiko kritis.
Dosen Hukum Pidana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menyebut operator moda transportasi wajib membuka indikator keselamatan secara berkala kepada pengguna transportasi. Di saat yang bersamaan, regulator wajib menindaklanjuti risiko sebelum terjadinya kecelakaan.
















