Dapat dilakukannya prinsip retroaktif tersebut karena dalam khasanah hukum juga dikenal adanya asas de uitzonderingen bevestigen de regel atau perkecualian memastikan aturan yang ada. "Hanya saja asas ini seringkali dilupakan atau pura-pura tidak diingat oleh para partisan dari kelompok tertentu," tukas Sahetapy.
Dengan begitu, masih menurut Sahetapy, asas berlaku surut (retroaktif) dapat berlaku setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan sebagai undang-undang, khususnya pada pasal yang memuat mengenai asas pembuktian terbalik.
Sahetapy juga menjelaskan bahwa jika RUU perubahan UU No. 31 tahun 1999 tersebut diberlakukan surut, tidak ada unsur pelanggaran HAM. Alasannya, asas retroaktif untuk gross violation of human rights sendiri sebenarnya juga telah melanggar doktrin hukum legalistik positivistik.
Namun, Sahetapy juga menegaskan bahwa asas pembuktian terbalik tersebut hanya pantas jika hanya dilakukan oleh hakim dan sama sekali tidak bisa digunakan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. "Sebab pemeriksaan yang transparan hanya di pengadilan. Jika tidak, penerapan beban pembuktian terbalik hanya akan menjadi sarana pemerasan saja," tandas Sahetapy.
















