Beberapa hari belakangan ini Hukumonline dan berbagai media nasional menyajikan berita mengenai kegelisahan komunitas hukum atas hasil seleksi calon hakim agung. Berawal dari kecacatan prosedur seleksi hingga adanya desakan moratorium dari kalangan akademisi. Belakangan muncul dugaan pelanggaran etika anggota Komisi Yudisial (KY), yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap lembaga pengawas hakim tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan koalisi masyarakat sipil, proses seleksi bermasalah pada aspek bobot penilaian, pengabaian rekam jejak kandidat, afiliasi, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik.
Catatan paling tebal ada pada kualifikasi calon yang diloloskan. Ada calon yang dinilai bermasalah atau kinerja minim justru lolos, sedangkan calon yang berintegritas dengan rekam jejak teruji justru tersingkir pada seleksi tahapan awal di KY.
Hasil seleksi tersebut diajukan KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk proses uji kelayakan dan mendapatkan persetujuan. Terakhir pada 2018, DPR menyetujui seluruh calon hakim agung usulan KY yang pada waktu itu hanya dua orang kandidat. Setelahnya DPR lebih sering tidak menyetujui atau menyetujui sebagian. Baru pada seleksi tahun ini DPR menyetujui keseluruhan calon yang berjumlah 11 hakim agung dan 3 hakim ad hoc.
Berkaca dari hal tersebut, dan juga pada beberapa kisah pencalonan hakim konstitusi oleh DPR, tampak pola intervensi yang berubah terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Soft intervention terjadi secara senyap pada mekanisme seleksi atau rekrutmen calon hakim, yang apabila dibiarkan terus menerus akan bermuara pada judicial capture. Kondisi ini memicu kekhawatiran berulangnya masa lalu yaitu ketika ancaman hadir berupa intervensi kasar dan nyata di ruang pengadilan.
Guna mencegah krisis yang lebih parah, ide moratorium seleksi hakim agung dalam waktu dekat ini menjadi sangat rasional. Perlu evaluasi mendasar dan penyempurnaan metodologi seleksi yang objektif dan berorientasi pada tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana mandat konstitusi.
Jeda Sementara
Belum selesai polemik seleksi hakim agung yang lalu, diketahui KY sudah akan memulai lagi proses seleksi hakim agung dengan alasan kewajiban konstitusional mengisi kursi hakim agung yang kosong serta guna mendukung percepatan penyelesaian perkara (Hukumonline.com, 9/9/2026).
Narasi tersebut sangat lemah ketika dihadapkan pada fakta bahwa dari batas maksimal 60 kursi hakim agung yang diamanatkan Undang-undang Mahkamah Agung, sudah terisi hingga 57 hakim agung. Bahkan, merujuk pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025, saat hakim agung berjumlah 50 orang, rasio produktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,26% atau berhasil memutus sekitar 37.800 perkara dari 38.100 perkara yang masuk ke MA. Kondisi tersebut tidak menunjukkan krisis jumlah hakim agung dan krisis penyelesaian perkara.
Sejatinya titik krusial lembaga peradilan bukan pada mengejar kuantitas terpenuhinya kursi hakim, melainkan pada mutu dan kualitas putusan dalam rangka menegakkan kepastian hukum serta keadilan. Hakim dengan standar kualifikasi tertinggi yang akan menghasilkan putusan hukum yang kuat dan bisa dipatuhi masyarakat. Komunitas hukum dan masyarakat umum tentu tidak ingin lahirnya putusan yang tidak berkualitas, kontradiktif, tidak konsisten, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
Sebagai ilustrasi, hakim-hakim agung pada kamar perdata, tata usaha negara dan pajak memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan atau bahkan yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan penyelesaian sengketa. Komunitas usaha, investor global maupun domestik, menjadikan kepastian hukum penegakan kontrak (enforcement of contract) sebagai variabel penghitungan risiko dalam berusaha. Putusan yang tidak berkualitas, ketidakpastian serta ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, secara otomatis akan meningkatkan risiko usaha.
Apabila hal-hal tersebut yang selalu dibiarkan terjadi, dunia usaha akan cenderung menghindari sistem peradilan nasional. Padahal, secara normatif, penyelesaian sengketa di peradilan nasional dijamin cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dibandingkan di lembaga arbitrase atau pengadilan internasional.
Perbaiki Cara Menilai
Untuk itu, KY harus membenahi sistem seleksi, terlebih lagi belakangan muncul public distrust akibat dugaan pelanggaran etik oleh KY. Langkah konkretnya adalah melakukan depersonalisasi penilaian yaitu pendekatan yang mengikis bias personal dan subjektivitas penilai. Hal ini juga dapat menutup ruang kompromi dan intervensi politik dalam instrumen penilaian dan tahapan seleksi.
Dari sejumlah tahapan dan metode seleksi yang dilaksanakan KY, setidaknya ada tiga aspek yang bisa disempurnakan dengan dukungan teknologi dalam rangka depersonalisasi penilaian.
Pertama,analisis rekam jejak memutus hakim karier dengan memanfaatkan pemroses bahasa alami (natural language processing/NLP). Metodenya dengan melakukan audit terhadap riwayat putusan-putusan yang pernah dibuat oleh calon hakim agung agar KY dapat melihat kecenderungan dan mendeteksi anomali dalam putusan secara objektif.
Langkah ini sejalan dengan European Ethical Charter on the Use of AI in Judicial Systems yang dirilis European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), yang memberikan panduan pengolahan data putusan untuk mengukur prediktabilitas hukum dan konsistensi pertimbangan hakim terhadap yurisprudensi.
Terhadap calon dari kalangan akademisi analisis NLP dapat digunakan untuk menganalisis disertasi, laporan riset, publikasi karya ilmiah dan keterangan-keterangan ahli di pengadilan. Misalnya, analisis terhadap adanya plagiarisme, hingga pendapat dalam berbagai dokumen yang ada, apakah konsisten secara doktrinal atau ada kecenderungan lainnya.
Sementara itu, bagi calon advokat analisis NLP dapat diterapkan terhadap portofolio klien, pemetaan kepentingan dan dokumen-dokumen peradilan yang hampir semua informasi sudah tersedia di sistem informasi pengadilan. Analisis ini bermanfaat untuk menilai argumentasi hukum, rasionalitas penalaran, kepatuhan etik beracara, ataupun kecenderungan lainnya.
Kedua,verifikasi rekam jejak dan relasi calon hakim agung secara terintegrasi dan otomatis. Dukungan teknologi diperlukan guna mengintegrasikan sistem pemetaan data dan informasi pada beberapa direktori, seperti laporan harta kekayaan, pajak, aset, afiliasi komunitas, dan lainnya yang dianggap penting dalam penilaian rekam jejak. Sistem basis data yang terintegrasi dapat secara otomatis menyisir, membandingkan seluruh data yang ada, hingga menghasilkan analisis kecenderungan-kecenderungan.
Ada beberapa negara yang dapat dirujuk terkait praktik terbaik mekanisme verifikasi otomatis tersebut. Rumania mengimplementasikan sistem bernama PREVENT yang menghubungkan basis data korporasi, register aset dan data kependudukan. Lituania mengoperasikan sistem Register of Private Interest yang menyambungkan deklarasi individu dengan basis data dunia usaha. Dalam konteks ini, KY penting untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga pemilik basis data terkait individu calon hakim agung.
Ketiga,menguatkan partisipasi publik dari sekedar penerimaan informasi formalistis menjadi bagian dari instrumen penilaian. KY perlu untuk merespons laporan atau masukan masyarakat dengan mempublikasikan penjelasan tertulis setiap laporan rekam jejak calon. Selain itu, KY bisa membangun portal pelaporan masyarakat yang berisi penerimaan laporan hingga respons KY. Judicial Service Commission Afrika Selatan menerapkan hal ini dengan mengkonfrontasi langsung temuan publik kepada calon hakim saat tahapan wawancara terbuka.
Tentunya maksimalisasi teknologi dalam proses seleksi harus memegang prinsip etik dasar yaitu menjadikan alat bantu digital sebagai instrumen pendukung di bawah kendali manusia. Selain itu, kriteria, algoritma, parameter digital wajib terbuka dan transparan bagi publik.
Memulihkan Mandat Konstitusi
Penting untuk dipahami bahwa seleksi calon hakim agung merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Mandat konstitusi ini harus terwujud, salah satunya dengan cara memastikan pengisian jabatan hakim agung dilakukan melalui proses yang benar, transparan, dan akuntabel secara etik.
KY sebagai salah satu anak kandung reformasi juga memiliki mandat konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi, sangat tidak patut apabila KY justru menjadi lembaga pertama yang mencederai martabat Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia.
*) Yunani Abiyoso, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
