Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sejatinya berlaku pada 17 Oktober 2024 ini atau 2 tahun setelah beleid tersebut disahkan. Namun, berbagai pihak termasuk pemerintah memperkirakan berbagai ketentuan termasuk pembentukan Badan Pengawas sesuai amanat UU PDP bakal tertunda.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar mengatakan penundaan ini menyebabkan terjadinya waktu kosong (kekosongan hukum) di antara tenggat waktu yang diberikan UU PDP hingga pemerintah menyiapkan aturan pelaksananya berupa Peraturan Presiden.
"Sampai hari ini ternyata pemerintah masih merampungkan PP sebagai implementasi UU PDP termasuk pembentukan badan pengawas," ungkap Wahyudi dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Baca Juga:
- Begini Seluk Beluk Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP
- Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Dilakukan Melalui Persetujuan Tertulis atau Terekam
- 8 Prinsip Hak Privasi dalam Aturan Pelindungan Data Pribadi
Dia memperkirakan realisasi pembentukan Badan Pengawas PDP ini terjadi atau bisa terealisasi pada pemerintahan Prabowo. "Pembentukan lembaganya hampir pasti menunggu kabinet baru karena harus ada perubahan nomenklatur," lanjutnya.
Dengan begitu, kata dia, hingga aturan turunan diterbitkan maka penerapan pelindungan data pribadi ditentukan sesuai dengan berbagai regulasi yang telah mengatur sebelumnya. Misalnya, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta ketentuan PDP yang diatur dalam UU sektoral lain.
Dia menekankan pentingnya pemerintah segera menyusun aturan pelaksana UU PDP dan disahkan demi memberi kepastian hukum. Mengingatkan terdapat Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak pada November mendatang yang memiliki risiko pelanggaran data pribadi.
Wahyudi memaparkan masih terdapat pertanyaan dari berbagai pihak termasuk internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai teknis pelindungan data pribadi, khususnya data pemilih. Dia juga mengingatkan bahwa UU PDP memiliki ketentuan pidana, sehingga para pihak harus patuh agar tidak terjerat pelanggaran hukum yang berimplikasi pada sanksi.
"Memang sebagai badan publik tidak bisa (jerat pidana), tapi bisa secara orang per orang kena pidana," tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (9/10/2024) lalu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Prabunindya Revolusi mengatakan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Aturan turunan dari UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi itu seharusnya diselesaikan menjadi dari dua aturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksana UU PDP serta Peraturan Presiden untuk Badan Pengawas PDP.
"Kalau terkait PDP badannya harus nunggu terbit dulu Perpres (Peraturan Presiden), ini semua lagi harmonisasi di Kemenkumham. Kalau sudah selesai baru ada badannya," kata Prabu seperti dikutip dari Antaranews.
Menurut Prabu, proses penyelesaian aturan turunan dari UU PDP itu juga dapat dilihat secara transparan oleh publik melalui situs website pdp.id. Mengacu pada informasi yang disampaikan di situs website tersebut, seharusnya setelah proses harmonisasi selesai nantinya ada tiga tahapan lagi yang akan dilalui.
Tiga tahapan tersebut terdiri dari finalisasi atau perapihan draf RPP (Rancang Peraturan Pelaksana), penetapan RPP menjadi Peraturan Pelaksana secara resmi, dan baru pelaksanaan dari Peraturan Pelaksana tersebut. "Mestinya (harmonisasi itu) sebentar lagi," kata Prabu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan pembentukan Lembaga Pengawas PDP akan berjalan sesuai amanat Undang-UU PDP. Kementerian Kominfo bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Sekretariat Negara terus berkoordinasi terkait hal tersebut.
"Kita kan enggak mau main-main juga karena perlindungan data pribadi itu isu yang sangat penting buat masyarakat, khususnya di era digital," kata dia
