Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merilis peraturan terbaru terkait pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa kategori perumahan. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dilansir dari situs resmi Setkab Selasa, (28/5), aturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Pertimbangan lainnya adalah karena meningkatnya harga tanah dan bangunan serta usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dalam PMK ini, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut: a. luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); b. harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagamana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki; d. luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi); dan e. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
“Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh,” bunyi Pasal 4 PMK ini.
Sedangkan asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/ atau Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
(Baca: Bahasa Hukum: ‘Klausula Baku’, Klausula yang Mengganggu)
Perumahan lainnya , menurut PMK ini, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. untuk bangunan tidak bertingkat, sesuai ketentuan; 2. untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/ atau lembaga swadaya masyarakat. “Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Pajak Pertambahan Nilai,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK ini.
Ditegaskan juga dalam PMK ini, bahwa dalam hal pengembang atau pengusahaa lainnya yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sementara dalam hal pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagainana dimaksud, Pajak Pertambahan Nilai yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas paling lama 1 (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 PMK ini.
Terbitnya PMK ini sekaligus merevisi harga jual rumah sederhana dan sangat sederhana yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Berdasarkan lampiran PMK 81/2019, berikut daftar harga rumah yang boleh menikmati fasilitas bebas PPN ini:
Sementara itu Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pada dasarnya PMK 81/2019 ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kelas menengah kebawah. Sayangnya, penetapan harga jual yang disusun oleh pemerintah masih jauh dari kata ideal, terutama untuk kota-kota besar seperti Jabodetabek.
“Karena ini insentif, ya seharusnya bisa dibuat lebih tepat sasaran untuk melindungi kelompok berpenghasilan menengah-bawah. Kalau non-Jabodetabek sih sudah lumayan ya,” kata Yustinus kepada hukumonline, Rabu (29/5).
Nilai harga jual yang berada di angka Rp140juta untuk Jabodetabek, lanjutnya, dinilai kurang pas dengan kisaran harga rumah yang saat ini sudah cukup tinggi. DKI Jakarta, misalnya. Untuk satu unit apartemen saja, harga paling murah berada di kisaran Rp300-400 juta. Sehingga Yustinus mempertanyakan apakah harga jual tersebut bisa dipakai di DKI Jakarta.
“Common sense saja dulu, apakah masih ada rumah seharga itu di Jabodetabek? Itu sangat murah. Apartemen paling murah saja di kisaran 300-400 juta,” ungkapnya.
Sementara itu jika dilihat dari sisi penerimaan pajak, Yustinus menilai jika insentif tersebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan. Apalagi, PMK tersebut bersifat insentif. “Kalau dampak ke penerimaan, saya rasa enggak besar sih ya. Apalagi kalau tujuannya insentif,” pungkasnya.
