Karena termasuk dalam perbuatan yang dilarang, penyedia jasa open BO dan VCS dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo.UU 19/2016jo. Pasal 2 angka 5 UU 1/2026 yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jerat Hukum bagi Konsumen Jasa Open BO dan VCS
Apakah konsumen jasa open BO dan VCS dapat dipidana? Bisa. Akan tetapi, pengguna atau konsumen jasa open BO dan VCS tidak dapat dapat dijerat dengan UU Pornografi. Pasal ini hanya mengancam penyedia jasa saja. Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU Pornografiyang berbunyi setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Akan tetapi, bila sudah menikah, konsumen jasa open BO dapat digugat atas pengaduan pasangan sahnya dengan alasan zina. Persoalan dan hukumannya diatur dalam Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023 atau KUHP Nasional yang berbunyi:
Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).
Selain dijerat KUHP, konsumen jasa open BO juga dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum daerah. Contohnya, semisal konsumen merupakan warga yang tinggal di DKI Jakarta, berarti terjadi pelanggaran akan Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007 yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang:
- menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- menjadi penjaja seks komersial; dan
- memakai jasa penjaja seks komersial.
Pasal 61 ayat (2) Perda DKI/2007 menyebutkan bahwa orang yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta.
Apakah konsumen VCS dapat dilaporkan untuk konteks zina? Konsumen jasa VCS tidak dapat digugat dengan alasan zina karena tidak adanya “persetubuhan” dalam aktivitasnya. Akan tetapi, mengingat VCS merupakan komunikasi dua arah, di mana penyedia jasa dan konsumen berperan dan mentransmisikan proses komunikasi, keduanya dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo.UU 19/2016 jo.Pasal 2 angka 5 UU 1/2026 sebagaimana diterangkan sebelumnya.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
