Sebagai seorang pengusaha, Jusuf Kalla mungkin tahu betul kondisi perekonomian. Meski pada tahun 2008 terjadi krisis, namun, ia mengatakan keadaan tersebut tidak parah seperti apa yang disampaikan berbagai pihak. Bahkan, mantan Wakil Presiden di era Kabinet Indonesia Bersatu I ini menilai, tidak ada kepanikan di industri perbankan saat pemerintah memutuskan menyelematkan Bank Century.
Kalla yang datang sebagai saksi di rapat Pansus Angket Century, Kamis (14/1) menolak anggapan bahwa kolpasnya Bank Century berkaitan dengan kondisi krisis. Dia bersikeras kolapnya bank tersebut adalah ulah dari si pemilik bank, yakni Robert Tantular. “Century memang bank gagal, tapi gagal karena dirampok, bukan krisis,” tandasnya.
Kalla mengaku kesal saat menerima laporan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dan Boediono, Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu. Dalam pertemuan itu, katanya, Boediono dan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana talangan (bailout) ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.
Dirinya sempat bertanya kenapa Bank Century di-bailout. Kedua pejabat itu mengatakan, ada masalah dengan Bank Century, mulai dari kerugian, gagal kliring, dan sebagainya. “Kenapa bisa begitu?” tanya Kalla saat itu. Kembali dijelaskan kedua pejabat monter tersebut bahwa pemilik bank mempermainkan bank dengan berbagai cara, termasuk surat berharga bodong.
Mendengar penjelasan kedua pejabat KSSK tersebut, Kalla mengaku kebingungan dan kembali bertanya, “Ini adalah perampokan, jadi kenapa dibantu?” Menurutnya, perampokan adalah tindakan kejahatan perbankan merusak sistem perbakan. Atas dasar itu, ia meminta Boediono melapor kepolisian untuk menangkap Robert Tantular.
Namun, permintaan Kalla itu tidak dipenuhi Boediono dengan alasan tidak ada dasar hukum menangkap Robert. Dari situ jelas, Boediono dan Sri Mulyani lebih mengtamakan penyelamatan Bank Century ketimbang mengejar pelaku kejahatan di Bank Century. Oleh sebabnya, ia langsung memerintahkan Kapolri untuk menangkap si pemilik bank. “Boediono bilang tidak ada dasar hukumnya, saya bilang soal dasar hukum bukan urusan BI. Urusan dasar hukum, tangkap-menangkap itu urusan kepolisian,” ketusnya.
