Jokowi Bantah Kantor Transisi untuk Susun Kabinet
Berita

Jokowi Bantah Kantor Transisi untuk Susun Kabinet

Kantor Transisi bukan soal power sharing.

ADY/ANT
Bacaan 2 Menit
Foto: RES.
Foto: RES.
Calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembentukan tim Kantor Transisi untuk mempercepat kinerjanya dalam memetakan masalah yang ada di lapangan guna merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Loh kita memang ingin cepat kerja kok. Misalnya kalau mau membentuk kabinet bayangan sewaktu kampanye pun tidak apa-apa kok," kata Jokowi usai menghadiri rapat internal di Kantor Transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng-Jakarta Pusat, Selasa malam.

Hal itu dikatakan Jokowi terkait dengan tudingan tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyebut Kantor Transisi sebagai pembangun opini publik bahwa pemilihan umum presiden sudah selesai, padahal menurut kubu Prabowo-Hatta perjalanan masih panjang apalagi dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi bahkan menilai hal itu tidak menyalahi etika politik karena pada dasarnya pembentukan tim Kantor Transisi adalah untuk mempercepat kerja.

"Membentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok, apalagi sudah ada hasil dari KPU, tapi saya sampaikan sekali lagi di depan, bahwa kita sangat menghormati proses di MK," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi yang didampingi Ketua Staf Kantor Transisi Rini Mariani Soemarno Soewandi, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal menegaskan, tugas rumah transisi adalah menentukan prioritas pengambilan kebijakan, bukan menentukan penyusunan posisi kabinet.

"Saya ingin tegaskan, rumah transisi ini bertugas untuk pengambilan kebijakan. Ini bukan soal 'power-sharing'. Pekerjaan apa yang kita lakukan, prioritas kita apa. Bukan membicarakan kabinet," katanya.


Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan Jokowi-JK perlu menetapkan kriteria jelas dalam menentukan figur-figur yang layak duduk di kabinet. Saat ini, Ray menilai Jokowi-JK terlalu terbuka dalam proses penyusunan kabinet sehingga terkesan tidak ada kriteria khusus yang diterapkan untuk menjaring figur terbaik yang layak masuk kabinet.

“Kriteria itu misalnya tidak menerima koalisi sebelah, harus bersih, tidak tersangkut kasus korupsi dan tidak menerima orang yang disebut publik sebagai penganut paham kapitalisme liberal,” kata Ray dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/8).

Tanpa kriteria yang jelas, Ray khawatir kabinet Jokowi-JK akan diisi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan. Contohnya terkait ekonomi kerakyatan yang diusung dalam visi misi Jokowi-JK. Kriteria yang jelas, menurut dia, akan menangkal orang-orang yang berseberangan dengan ide ekonomi kerakyatan.

“Implementasi visi dan misi serta program yang diusung Jokowi-JK tergantung pada susunan kabinet yang membantu menjalankan pemerintahan,” ujar Ray menekankan pentingnya komposisi kabinet yang diisi orang-orang terbaik.

Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal FITRA, Yeni Sucipto, mengatakan publik harus mengawal proses penyusunan kabinet yang dilakukan capres dan cawapres terpilih. Hal ini, kata Yeni, perlu dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan visi misi yang telah dirancang Jokowi-JK.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info