Junaedi Saibih, advokat sekaligus akademisi yang diputus bebas dalam perkara dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus CPO dan perkara lainnya, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah hukum ini ditempuh untuk menuntut pelaksanaan rehabilitasi menyeluruh, termasuk pemenuhan hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten).
Penasihat hukum Junaedi, Eric Sutawijaya, mengatakan bahwa proses hukum yang dijalani kliennya telah menimbulkan kerugian moril yang besar terhadap nama baik, reputasi, dan kehormatan Junaidi, baik di masyarakat maupun lingkungan kerja. Eric menegaskan bahwa Pasal 173 dan Pasal 176 KUHAP 2025 secara khusus menjamin hak ganti rugi serta rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas dari segala tuntutan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Menurut Eric, penggunaan mekanisme praperadilan, yang harus diputus dalam jangka waktu tujuh hari, bertujuan agar pemulihan terhadap korban salah peradilan (miscarriage of justice) dapat dilaksanakan secepat mungkin.
Baca Juga:
- Junaedi Saibih Divonis Bebas dari Dakwaan Suap dan Rintangi Penyidikan
- Menakar Putusan Bebas Junaedi Saibih dalam Kasus Merintangi Penyidikan
“Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menambah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Eric dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026).
Eric menjelaskan, permohonan tersebut semata-mata diajukan agar hak rehabilitasi yang tercantum dalam amar putusan memperoleh bentuk pelaksanaan yang konkret sesuai dengan amanat pemulihan hak dalam KUHAP.
Selain pemulihan hak yang tercantum dalam amar putusan, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 775 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menegaskan bahwa Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M. berhak atas pemulihan menyeluruh. Pertimbangan tersebut juga telah ditegaskan kembali oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Siaran Pers Nomor SP-01/Humas/PN.JKT.PST/III/2026 pada 4 Maret 2026.
Pemulihan menyeluruh tersebut mencakup pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat, serta pemenuhan hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) atas jejak digital negatif yang timbul selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
“Sehubungan dengan hal tersebut, klien kami memohon pengadilan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Right to be Forgotten melalui Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun),” tuturnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Jamdatun diminta mengambil langkah hukum maupun non-litigasi yang diperlukan terhadap penyelenggara sistem elektronik terkait, termasuk mengajukan permohonan penetapan penghapusan atau pengeluaran jejak digital dari mesin pencari (search engine) kepada pengadilan yang berwenang.
Tuntutan Ganti Rugi Material dan Immaterial
Selain pemulihan nama baik, Eric menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp288.445.872,00. Angka ini merupakan kerugian ekonomi yang timbul akibat penahanan dan pemberhentian sementara Junaidi dari aktivitasnya sebagai pengajar.
Junaedi menjelaskan bahwa nilai tersebut dihitung berdasarkan akumulasi penghasilannya di Universitas Indonesia (UI) yang terhenti selama menjalani penahanan. “Perhitungan ini berasal dari penghasilan gaji rutin yang biasa saya terima dari UI. Kami hitung rata-rata per bulan lalu dikalikan dengan durasi masa penahanan selama kurang lebih 11 bulan,” ujar Junaedi.
Selain kerugian materiil, pihak Junaedi mengajukan tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp100,2 miliar yang besaran realisasinya diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim.
“Atas kerugian tersebut, kami meminta pengadilan menetapkan dan memerintahkan Termohon II yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada klien kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan putusan atau penetapan ini,” tegas Eric.
