Selain itu, menurut pria kelahiran Aceh 56 tahun lalu ini, segala bentuk kekerasan sudah harus berhenti, permusuhan berganti secara bertahap menjadi saling pengertian dan persahabatan. Kecurigaan perlu disikapi dengan jujur dan terbuka, hilangkan egoisme kelompok. Rasa dendam dikuburkan dengan semangat islah, saling memaafkan sebagai sesama anak bangsa.
Bachtiar mengajak agar semua elemen bangsa untuk bergandengan tangan menatap dan menggapai masa depan yang lebih adil, damai, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke.
Untuk itu, ia menganggap peran media semakin penting dalam upaya rekonsiliasi secara konprehensif dengan semangat keluarga besar bangsa Indonesia. Terutama bagaimana media menghampiri permasalahan dengan bijak, tidak mengeksploitasi konflik dan turut mencari alternatif solusi. Misi dan instrumen jurnalisme damai harus dikedepankan tuturnya dalam sidang terbuka dihadapan Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memang telah diteken pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu. Polemik terkait isi MoU tersebut sayup-sayup masih terdengar, terutama mengenai isi, maksud dan tujuan hingga siapa yang harus mensosialisasikan.
Masalah itulah yang kemudian menjadi fokus Bachtiar Aly dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar. Pengajar ilmu komunikasi UI yang mengingatkan peran media dalam menerjemahkan isi MoU dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam ilmu komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 7 September 2005 silam. Melalui pidato berjudul Mencermati Dimensi Kebebasan pers Dalam Resolusi Konflik Dengan Mengedepankan Jurnalisme Damai (Telaah Kritis Atas Kiprah Pers di Indonesia dan Timur Tengah), Bachtiar mengatakan, peran media dalam implementasi MoU merupakan suatu tantangan yang sangat menarik untuk diamati.
Ada banyak alasan. Secara umum, antara lain dalam pengertian paling mutakhir, pers di Indonesia dianggap masih cenderung ke arah jurnalisme perang (war journalism) daripada ke arah jurnalisme damai (peace journalism). Padahal, selain harapan tentang keterbukaan nurani untuk jurnalisme damai, insan pers dewasa ini dapat dikejar oleh tuntutan konsep media accountability. Sedangkan konsep media responsibility yang terpulang pada rasa tanggung jawab sosial media, kini dirasa sudah tidak cukup.
Dalam pidatonya, guru besar yang mendapatkan gelar doktor dengan predikat summa cum laude (pujian tertinggi) dari Westfaelische Wilhelms-Universitaet, Muenster, Jerman ini mengaku, ada korelasi yang sangat relevan memperbincangkan topik ini (peran media, red) ketika MoU ditandatangani.
Berbagai pihak berharap perdamaian ini tidak sebatas diatas kertas yang diliput media internasional secara luas tetapi ia membumi, ditindaklanjuti dalam praktek nyata dilapangan.
