Notaris senior Partomuan Pohan keukeuh CSR harus diatur dalam UU ini. Partomuan adalah salah satu konseptor UU PT yang mewakili pihak pemerintah. Masih banyak perusahaan kakap setengah hati menjalankan CSR, tuturnya. Lagipula, Partomuan menilai kini ada tren yang sedang berhembus, from voluntary to mandatory.
Partomuan menyitir data yang disodorkan oleh Griffhs, dalam buku yang berjudul Human and Environmental Rights: The Need for Corporate Accountability. Misalnya di Inggris. Dari 350 perusahaan besar yang tergabung dalam The Financial Times Stock Exchanges (FTSE), hanya 79 perusahaan yang membikin laporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari praktek bisnisnya. Di tingkat global, ada 61 ribu perusahaan transnasional serta 900 ribu perusahaan afiliasinya. Namun hanya dua ribu alias 3,2% yang melaporkan dampak sosial lingkungan.
Pakar hukum administrasi negara Gayus Lumbuun menjelaskan memang sulit memasukkan etika ke dalam aturan hukum formal. Namun itu bukan berarti tak mungkin. Gayus mencontohkan reformasi etik pada dunia usaha di Amerika Serikat pada 1967. Gayus sendiri mencatat setidaknya ada tiga aturan di Indonesia yang membuat etika menjadi hukum. Ada ketentuan administrasi negara, perdata, serta pidana.
Karena itu, Gayus kali ini condong membela Partomuan -dan parlemen- yang menghidupkan kewajiban CSR. Maklum, Gayus juga saat ini menjabat legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) -meskipun tak terlibat menukangi UU PT. Ingat, kita pernah dijajah sebuah perusahaan selama seratus tahun, yakni oleh VOC. Bahaya kalau perusahaan bebas berbuat apa saja, tuturnya mewanti-wanti.
Tabel
Perbandingan Definisi CSR Beberapa Organisasi dan Ketentuan UU PT
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, asosiasi akuntan Inggris) A mechanism for organizations to voluntarily integrate social and environmental concerns into their operations and their interactions with their stakeholders, which are over and above the organization's legal responsibilities. |
European Commission A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. |
CSR Asia A company's commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders. |
Pasal 1 butir (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. |
Pasal 66 butir (2c) Tentang laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan TJSL |
Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Sumber: Kadin, diolah
Pajak baru
Jika Hariyadi gusar, Sardjono malah pusing. Maklum, Direktur Utama PT Media Karya Sentosa ini merasa sudah banyak setor ke kantong pemerintah. Sebagai pemimpin perusahaan yang bergerak di bidang tambang, Sardjono merasa jadi sapi perah. Pajak sudah berat, belum lagi pungutan dari pemerintah daerah, keluhnya.
Sebagai gambaran, pungutan pihak ketiga (baca: pemda) untuk biji nikel mencapai Rp5.000 per ton. Ada pula pajak lingkungan yang berbandrol 0,5%. Jika CSR ini jadi kewajiban dan kudu dianggarkan jadi biaya perusahaan, sama halnya ini pajak baru, sambungnya.
