Celakanya, Direktorat Jenderal Pajak enggan memberikan fasilitas. Kalangan pebisnis berharap jika harus menyelenggarakan CSR, harusnya biaya yang sudah mereka keluarkan bisa menyunat pajak penghasilan. Namun nampaknya Ditjen Pajak keberatan. Mereka minta peraturan soal perpajakan cukup diatur oleh paket UU Perpajakan. Jangan ada aturan di luar itu, tutur Partomuan mengakui.
Partomuan membedakan CSR dari program bina lingkungan. Bina lingkungan ketentuannya jelas, diambil dari laba bersih. Artinya memang tidak mempengaruhi besaran pajak karena laba bersih sudah dipotong pajak. Kalau CSR dianggarkan sebagai biaya. Jadi sebelum pajak. Harusnya diselaraskan, tuturnya.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Laksanto Utomo berharap pemerintah arif membuka jalan keluar. Jangan ada tumpang tindih antara ketentuan pusat dengan daerah. Dan yang lebih penting, aturan pelaksananya harus segera terbit.
Hardrock dan slowrock
Berangkat dari konsekuensi itulah, Hariyadi mantap untuk menguji materi UU PT ini. Menurut Hariyadi, substansi CSR inkonsisten. Pengertian dalam Pasal 1 menyatakan CSR berupa komitmen alias sukarela. Namun Pasal 74 membuatnya jadi kewajiban.
Hariyadi sudah bikin perhitungan. Untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus ada bekal argumen bahwa UU PT menabrak konstitusi atau UUD 1945. Iyah. UU PT melanggar Pasal 24D. Setiap warga negara berhak atas kepastian hukum. Klausul ini membuat kepastian hukum dalam berbisnis jadi runyam.
Namun Hariyadi mengakui, hajat itu belum kesampaian juga. Di tubuh Kadin sendiri ada dua aliran. Hardrock dan slowrock, tuturnya. Pihak garis keras menghendaki uji materi jika UU PT diundangkan seketika itu juga. Sedangkan kubu moderat memilih menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah soal CSR dengan mencari celah kompromi.
Menurut Partomuan, ada sebelas orang yang menggodok RPP CSR dari pihak pemerintah. Di luar formasi itu, pemerintah melibatkan beberapa orang dari Kadin. Akan kita lihat, begitu PP CSR terbit, dan isinya mengecewakan, akan kita kirimkan judicial review, ancam Hariyadi.
