“Kami berharap platform Hukumonline dapat membantu aspirasi dari dunia usaha untuk sinkronisasi dengan regulasi yang ada,” sambungnya.
Hotasi Nababan juga menyinggung mengenai isu kemungkinan ‘kaburnya’ investor dari RI setelah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru beberapa waktu lalu.
“Kita sampai saat ini masih mempelajari KUHP tersebut karena ini hal yang baru. Jadi kita belum ada pendapat atau pandangan mengenai hal ini. Sebagai investor tentu selalu melihat posisi dari negara yang akan dilakukan investasi, kita pun yakin pemerintah telah memikirkan hal ini,” terangnya.
Terlepas dari hal tersebut, Kerjasama Hukumonline dengan KADIN dapat menjadi salah satu kerjasama strategis yang sejalan dengan visi misi masing-masing, yang dapat memperoleh hal konkret dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
