Pandangan Basrief diamini Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Menurut dia, ada hubungan erat antara penguasa dan pengusaha. Penguasa memiliki kewenangan, tetapi membutuhkan pengusaha.
Celakanya, acapkali pengusaha mengalami kesulitan jika berhadapan dengan birokrat. “Dulu ada sumbangan sukarela tanpa tekanan. Itu dulu sebelum ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali mengatakan agar penegakan hukum dilakukan, tetapi tidak mengganggu iklim investasi di dunia bisnis. Jenderal bintang tiga ini mengakui Polri kesulitan mengawasi seluruh jajarannya yang melakukan perbuatan tercela. Karena itulah, tugas pengawasan di Polri perlu dioptimalkan.
Ito juga menghimbau agar pengusaha korban pemerasan bersedia melapor ke Polri. Polri siap menindak anggota Polri yang terindikasi dan terbukti melakukan dugaan korupsi. Sebaliknya, pengusaha juga membuat inventarisir masalah di lapangan agar ada prinsip saling mengawasi. “Harusnya pengusaha punya matrik tertulis untuk menginventarisasi masalah, sehingga fungsi saling mengawasi antara pengusaha dan penguasa saling akuntabel. Solusi yang tidak pasti menjadi pasti, sehingga iklim dunia usaha dan investasi semakin kondusif. Karena keluhan pengusaha adalah kelemahan sistem kita untuk diperbaiki,” katanya.
Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi mengatakan pelayanan publik buruk karena buruknya good governance. Dunia usaha kena imbasnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah refomasi birokrasi, reformasi due process of law, dan reformasi Sumber Daya manusia (SDM). Penguasa dan pengusaha adalah simbiosis mutualisma. “Tanpa pengusaha untuk membangun perekonomian tidak mungkin, tanpa investor juga sulit untuk men-create income negara”. Namun praktik suap menyuap harus sudah ditinggalkan pengusaha dan birokrat.
Bambang Soesatyo meminta anggota KADIN tidak segan melapor ke aparat penegak hukum jika masih tetap diperas.
Ito juga meminta agar pengusaha menaati semua peraturan yang berlaku, tidak main jalan pintas. “Jangan beri kesempatan. Jangan ada timbal balik antara pelaku usaha dan oknum. Kalau itu dilakukan oknum, itu tanggung jawab kami membenahi ke dalam,” ujarnya.
Sekali lagi Ito Sumardi menekankan Polri komitmen menindak anggotanya yang melakukan pemerasan terhadap pengusaha. Ia berharap semua pemangku kepentingan saling berbagi informasi dan saling mengawasi. “Kalau bisa dibuktikan, oknum itu pasti akan ditindak,” pungkasnya.
