Majelis hakim menilai Koran Tempo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat majelis hakim, bahwa Koran Tempo telah melakukan hak koreksi serta hak jawab. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada keterangan ahli dari Dewan Pers. Yakni Wakil Dewan Pers Sabam Leo Batubara. Dikatakan Syahrial, menurut ahli, kekeliruan dalam pemberitaan adalah hal biasa dalam media profesional. Dengan adanya permintaan maaf persoalan ini dapat selesai, kata Syahrial.
Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat Koran Tempo telah melakukan permintaan maaf dan ralat sebelum penggugat menegur dengan dlayangkannya surat teguran. Sehingga, majelis menilai, Koran Tempo telah memenuhi keberimbangan berita (cover bothsides) dengan merujuk pada Pasal 6 UU 40/1999 tentang Pers. Dengan demikian, Koran Tempo telah melakukan ralat secara patut dan proporsional. Ralat dilakukan secara patut, proporsional dan diletakan pada halaman yang sama, ujar anggota hakim, Hari Sasangka melanjutakn pembacaan putusan.
Menurut majelis hakim, para tergugat telah melaksanakan asas praduga tak bersalah. Majelis hakim berpendapat, proses pemuatan berita yang menjadi obyek gugatan telah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat, ujar Hari Sasangka. Dalam pertimbangannya, Koran Tempo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, majelis menolak gugatan penggugat. Gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, kata Hari Sasangka.
Kuasa hukum Koran Tempo Soleh Ali menyambut gembira putusan majelis. Saya pikir ini putusan yang sangat luar biasa. Putusan hakim mengacu kepada Undang-Undang Pers, kata Soleh Ali dengan nada gembira. Menurutnya, Koran Tempo telah melakukan proses sebenarnya dengan memuat fakta. Selain itu, sambung Soleh, Koran Tempo telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan koreksi. Sehingga, kliennya dinyatakan menang serta dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh majelis hakim. Semua gugatan penggugat ditolak seluruhnya, pungkasnya.
Kalah dalam perang pertama, tak menyurutkan langkah untuk mencoba kemenangan pada perang berikutnya. Seperti itulah prinsip yang dikumandangkan Panglima Komando Laskar Islam, Munarman. Setelah gugatannya terhadap Koran Tempo kandas di tangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini Munarman bersiap mengajukan banding. Pengacaranya sudah berancang-ancang menyiapkan banding. Masih ada upaya lain yang harus kami lakukan yaitu upaya banding. Dalam waktu dekat kami lakukan upaya hukum itu, mungkin tiga hari ujar kuasa hukum Munarman, Syamsul Bahri Rajam.
Syamsul menuturkan putusan kepada kliennya merupakan preseden buruk dalam upaya melakukan kontrol terhadap kesewenangan orang dengan mengatasnamakan pers. Syamsul berharap seyogyanya lembaga peradilan menjadi alat kontrol media. Meski begitu, Syamsul menilai masalah gugatan belum dikatakan selesai. Pasalnya, kalah pada ronde pertama tidak berarti menyurutkan langkah untuk maju pada upaya hukum pada ronde berikutnya. Kami tentu menganggap persoalan ini belum selesai, katanya.
Menurut Syamsul, Munarman akan tetap menggunakan haknya untuk mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi (PT). Sekali lagi, ini preseden buruk. Orang-orang akan menggunakan pers melakukan tirani untuk melakukan pelanggaran terhadap orang-orang dengan alasan kebebasan pers, katanya.
Dalam gugatannya, Munarman meminta majelis menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateril. Nilai ganti rugi terbesar adalah immateril yang mencapai Rp13 miliar. Sementara gugatan ganti rugi materiil ‘hanya' Rp1.239.400. Tidak hanya itu, Munarman juga meminta tanah dan bangunan kantor PT Tempo Inti Media beserta peralatan mesin-mesin lainnya agar disita. Munarman juga meminta tergugat meminta maaf secara terbuka melalui media massa.
Lantaran kalah, Munarman dibebankan membayar biaya perkara. Selain itu, majelis hakim dalam amar putusan, menolak seluruh gugatan penggugat. Majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya, ujar ketua majelis hakim Syahrial Sidik. Tudingan Munarman atas pemuatan berita foto Munarman yang tergambar sedang mencekik anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat insiden Monas pada 1 Juni 2008 tidak beralasan.
