Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen. Rancangan itu ditujukan sebagai antisipasi terhadap derasnya arus migrasi penduduk.
"Mereka yang bermigrasi kadang hanya bermodal nekad dan tidak dibekali ilmu pengetahuan dan keahlian cukup sehingga tidak jarang menjadi orang terlantar, dan memilih untuk menjadi pengemis," kata Kepala Dinsos Kaltim, Bere Ali, di Samarinda, Rabu (23/5).
Anak-anak mereka pun, lanjutnya, kemudian dipaksa bekerja di jalan, baik dengan mengemis atau berjualan makanan, berjualan koran dan mengamen di perempatan jalan.
Bere Ali berharap dengan berlakunya perda, keberadaan para gelandangan, pengemis, anak jalanan dan para pengamen dapat diminimalisasi demi terwujudnya tujuan negara. Yaitu meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia seutuhnya serta mempunyai peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam mengisi pembangunan di semua sektor kehidupan.
Menurut Bere Ali, asal muasal gelandangan, pengemis, anjal dan pengamen berasal dari luar Kaltim. Lalu menyebar pada tiga kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan, Tarakan.
"Saya berharap dengan perda ini perilaku dermawan di jalanan yang suka memberi sedekah bagi mereka di pinggiran jalan, dan tempat-tempat umum lainnya bisa berubah untuk tidak memberi lagi sehingga turut meminimalisir," katanya.
Dia menambahkan raperda gelandangan pengemis anak jalanan dan pengamen ini sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan di lapangan.
