Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen. Rancangan itu ditujukan sebagai antisipasi terhadap derasnya arus migrasi penduduk.
"Mereka yang bermigrasi kadang hanya bermodal nekad dan tidak dibekali ilmu pengetahuan dan keahlian cukup sehingga tidak jarang menjadi orang terlantar, dan memilih untuk menjadi pengemis," kata Kepala Dinsos Kaltim, Bere Ali, di Samarinda, Rabu (23/5).
Anak-anak mereka pun, lanjutnya, kemudian dipaksa bekerja di jalan, baik dengan mengemis atau berjualan makanan, berjualan koran dan mengamen di perempatan jalan.
Bere Ali berharap dengan berlakunya perda, keberadaan para gelandangan, pengemis, anak jalanan dan para pengamen dapat diminimalisasi demi terwujudnya tujuan negara. Yaitu meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia seutuhnya serta mempunyai peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam mengisi pembangunan di semua sektor kehidupan.
Menurut Bere Ali, asal muasal gelandangan, pengemis, anjal dan pengamen berasal dari luar Kaltim. Lalu menyebar pada tiga kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan, Tarakan.
"Saya berharap dengan perda ini perilaku dermawan di jalanan yang suka memberi sedekah bagi mereka di pinggiran jalan, dan tempat-tempat umum lainnya bisa berubah untuk tidak memberi lagi sehingga turut meminimalisir," katanya.
Dia menambahkan raperda gelandangan pengemis anak jalanan dan pengamen ini sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan di lapangan.
"Upaya pembinaan melalui pendekatan, perlindungan, pemberdayaan serta memberikan kesempatan kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan menciptakan kemandirian, kesempatan kerja agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat," ujarnya.
Dari hasil pendataan lapangan, keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen terutama anak-anak lebih karena motif ekonomi untuk menambah penghasilan.
"Mereka rawan dieksploitasi, dan dari hasil data lapangan dari penghasilan yang mereka peroleh hanya sebagian kecil yang mereka nikmati dan sebagian besar diminta koordinator yang merekrutnya dari luar Kaltim," imbuhnya.
Bere Ali berpesan bagi pendatang yang didatangkan oknum yang tidak bertanggung jawab agar dikembalikan ke daerah asal.
"Mereka silakan kembali ke Kaltim tetapi melalui program yang jelas seperti transmigrasi yang resmi dikelola pemerintah dengan disediakan lahan untuk bercocok tanam dan diberikan tempat tinggal, serta dibiayai untuk menjadi petani sehingga terjamin kehidupan beserta keluarga," kata Bere Ali.
