Bonaran Situmeang berbeda pendapat. Boleh saja mereka berdalih dengan Pasal 168 KUHAP, tetapi kita mempunyai dasar Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, jelasnya.
Ia menambahkan, penolakan sebagai saksi dalam Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi itu tidak dikatakan secara spesifik bahwa hanya dibolehkan dalam persidangan saja. Jadi boleh dong kalau pengunduran diri sebagai saksi dilakukan pada saat penyidikan, kilahnya.
Salah satu azas hukum adalah lex posteriori derogat legi priori, yang maksudnya peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. KUHAP kan tahun 1981 sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi itu tahun 1999. Jadi yang didahulukan adalah UU Tindak Pidana Korupsi, jelasnya.
Meskipun begitu, Bonaran belum memastikan apakah Winda dipastikan tidak datang dalam panggilan penyidik yang kedua pada hari Jumat. Nanti hari Kamis akan kita putuskan datang atau tidak. Kita pelajarai dan diskusikan terlebih dahulu, ujarnya.
Sebagai catatan, kedua ketentuan yang disitir kedua belah pihak menunjuk status terdakwa dan bukan tersangka alias masih dalam tahap penyidikan. Sementara saat ini posisi Widjanarko yang mempunyai hubungan darah dengan Winda baru sebagai tersangka, dan belum dinyatakan sebagai terdakwa.
Terlalu legalistik
Sementara itu, Pakar Hukum Acara Pidana Chaerul Huda sependapat dengan Bonaran. Menurutnya, seseorang yang memiliki hubungan darah dengan tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk menolak menjadi saksi.
Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta ini menyatakan tidak ada pembedaan dalam penyidikan maupun tahap sidang di pengadilan mengenai penolakan seseorang untuk menjadi saksi. Bahkan Huda menilai penafsiran yang dilakukan oleh M Salim yang menyatakan penolakan hanya boleh pada persidangan dianggap sebagai penafsiran yang terlalu legalistik.
Dalam KUHAP memang kebetulan diatur dalam bab pemeriksaan di pengadilan. Tetapi bukan berarti di tingkat yang pemeriksaan yang lain tidak boleh, ujarnya. Sekarang saya tanya, apakah dalam bab penyidikan ada pengaturan terhadap alat bukti? Tidak ada kan. Lalu apakah polisi atau penyidik tidak boleh menggunakan ketentuan mengenai alat bukti itu dalam penyidikan? Kan tidak, jelasnya.
Memang banyak hal yang mengenai pembuktian diatur dalam bab pemeriksaan pengadilan. Tetapi bukan berarti ketentuan pembuktian itu tidak bisa digunakan dalam pemeriksaan yang lain, seperti penyidikan, tambahnya.
Tidak dipenuhinya panggilan penyidik oleh Winda Widjanarko sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah dalam berbagai pengadaan komoditas di Bulog menuai perdebatan. Pemanggilan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (11/6) ini, justru dibalas surat permohonan mengundurkan diri sebagai saksi terhadap kasus yang menyeret ayahnya, Widjanarko Puspoyo, sebagai tersangka.
Kuasa hukum keluarga Widjanarko, Bonaran Situmeang, ini menyatakan penolakan Winda sebagai saksi karena masih memiliki hubungan darah dengan tersangka. Alasannya karena Winda anak dari Widjanarko dan keponakan Widjokongko, ujarnya.
Namun, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung M Salim tegas menolak surat permohonan itu. Ia mengakui bahwa saksi yang mempunyai hubungan sedarah boleh saja menolak untuk menjadi saksi. Dasarnya Pasal 168 KUHAP. Tetapi penolakan untuk menjadi saksi itu hanya untuk persidangan, bukan pada saat penyidikan. Pasal tersebut masuk ke dalam bab pemeriksaan di sidang pengadilan, jelasnya.
M Salim menambahkan Kejaksaan tetap memanggil Winda untuk pemeriksaan hari Jumat (15/6). Jadi sudah saya layangkan surat balasan, ujarnya.
KUHAP - Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangaannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
UU TIndak Pidana Korupsi Pasal 35 Ayat (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
|
