Bonaran Situmeang berbeda pendapat. Boleh saja mereka berdalih dengan Pasal 168 KUHAP, tetapi kita mempunyai dasar Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, jelasnya.
Ia menambahkan, penolakan sebagai saksi dalam Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi itu tidak dikatakan secara spesifik bahwa hanya dibolehkan dalam persidangan saja. Jadi boleh dong kalau pengunduran diri sebagai saksi dilakukan pada saat penyidikan, kilahnya.
Salah satu azas hukum adalah lex posteriori derogat legi priori, yang maksudnya peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. KUHAP kan tahun 1981 sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi itu tahun 1999. Jadi yang didahulukan adalah UU Tindak Pidana Korupsi, jelasnya.
Meskipun begitu, Bonaran belum memastikan apakah Winda dipastikan tidak datang dalam panggilan penyidik yang kedua pada hari Jumat. Nanti hari Kamis akan kita putuskan datang atau tidak. Kita pelajarai dan diskusikan terlebih dahulu, ujarnya.
Sebagai catatan, kedua ketentuan yang disitir kedua belah pihak menunjuk status terdakwa dan bukan tersangka alias masih dalam tahap penyidikan. Sementara saat ini posisi Widjanarko yang mempunyai hubungan darah dengan Winda baru sebagai tersangka, dan belum dinyatakan sebagai terdakwa.
Terlalu legalistik
Sementara itu, Pakar Hukum Acara Pidana Chaerul Huda sependapat dengan Bonaran. Menurutnya, seseorang yang memiliki hubungan darah dengan tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk menolak menjadi saksi.
Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta ini menyatakan tidak ada pembedaan dalam penyidikan maupun tahap sidang di pengadilan mengenai penolakan seseorang untuk menjadi saksi. Bahkan Huda menilai penafsiran yang dilakukan oleh M Salim yang menyatakan penolakan hanya boleh pada persidangan dianggap sebagai penafsiran yang terlalu legalistik.
