Mabes Polri kembali menegaskan siap diaudit terkait aliran dana dari PT Freeport Indonesia yang belakangan ramai dibicarakan. Kapolri Timur Pradopo bahkan spesifik menyebut dua lembaga yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga itu dipersilakan melakukan audit. “Mau KPK, BPK silakan. Artinya audit eksternal,” ujarnya usai melaksanakan Sholat Jumat, hari ini (4/11).
Menurut Timur, audit yang dilakukan lembaga eksternal akan melengkapi audit internal yang dilakukan oleh tim Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Selain itu, audit eksternal juga akan menyeimbangkan audit internal.
“Bukan hanya dari kita ya. Kami persilakan semua mengaudit karena saya kira semua masyarakat ingin tahu. Jadi saya kira lebih baik pihak ketiga ya, disamping kita sudah mengeluarkan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan,” papar Timur.
Berangkat dari permasalahan ini, Timur mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Terkait pemenuhan kebutuhan dana operasional anggota Polri di lapangan, menurutnya, Polri berencana memasukkan anggaran operasional khusus untuk medan-medan yang rawan. Salah satunya, Papua yang akan dijadikan prioritas.
“Tapi sekali lagi, yang menjadi prioritas terutama Papua menjadi salah satu yang nanti bagaimana yang tadi seperti saya sampaikan bahwa bisa mendukung kebutuhan minimal yang dibutuhkan anggota,” ujarnya.
Evaluasi, kata Timur, juga akan dilakukan terkait penerimaan dana dari pihak lain. Diakuinya, Polri seyogianya memang jangan menerima bantuan dana dari pihak lain. Tetapi dengan catatan, anggaran Polri mencukupi. “Saya kira itu yang terbaik (tidak menerima sumbagan dana, red). Bahwa kita bisa memenuhi kalaupun toh nanti misalnya masih seperti ini, akuntabilitasnya sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim berpendapat aliran dana Freeport ke Polri tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, kata Ifdhal, Polri sebagai lembaga negara sudah mendapat alokasi anggaran operasional dari APBN. Apalagi, Freeport masuk kategori industri vital yang harus dilindungi oleh negara.
Dengan menerima dana dari Freeport, Ifdhal melihat ada semacam perlakuan khusus dari Polri terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia mendesak DPR, dalam hal ini Komisi III sebagai mitra kerja Polri, dan pemerintah mengusut aliran dana yang diperkirakan mencapai AS$14 juta itu.
“Hampir semua perusahaan itu memberikan dana ke polisi. Kita tahu anggaran dana dari APBN yang diberikan ke polisi sangat besar. Tapi bagi kita yang penting adalah keabsahannya. Harusnya, seluruh dana operasi keamanan itu ditopang anggaran negara,” papar Ifdhal
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan pemberian dana Freeport didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua. MoU ini, kata Boy, diketahui oleh Mabes Polri. “Selama ini (MoU) yang berjalan antara Polda Papua dan Freeport,” ujarnya.
Dalam MoU, urai Boy, disebutkan bahwa dana yang diberikan Freeport adalah bentuk dukungan sukarela untuk pelaksanaan tugas Polri. Makanya, pemberian dana tersebut juga bukan untuk perorangan, tetapi institusi. Sementara, uang sebesar Rp1,250 juta diberikan kepada anggota Polri yang tidak pulang ke kampung halaman.
“Tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ. Coba kalau Rp1,250 juta dibagi 30 hari saja, berarti 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, dari mile 74 misalkan, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gressberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu,” pungkas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
