Jaksa Agung Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), Karim Khan tengah menghadapi tekanan luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Tekanan ini datang atas penyelidikannya terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Palestina.
Khan menerima berbagai bentuk tekanan, mulai dari ancaman diplomatik, intervensi internal, hingga tuduhan pelecehan seksual yang waktu kemunculannya menimbulkan kecurigaan.
Menurut laporan investigasi Middle East Eye (MEE), serangkaian ancaman terhadap Khan dimulai sejak awal 2024 ketika ia mulai memproses surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Di bulan April, mantan Menteri Luar Inggris David Cameron menghubungi Khan dan memperingatkannya. Jika, Khan tetap mengeluarkan surat perintah penangkapan tersebut bagaikan menjatuhkan “bom hidrogen.” Sumber MEE yang mengetahui isi percakapan menyebut bahwa Cameron bersikap agresif dan berulang kali membentak Khan.
“Jika ICC mengeluarkan surat perintah (penangkapan) terhadap para pemimpin Israel, Inggris akan menarik pendanaan dan mundur dari Statuta Roma,” desak David Cameron sebagaimana dilansir MEE, Jumat (1/8/2025).
Baca Juga:
Belanda Masukkan Israel sebagai Ancaman Nasional dalam Laporan Keamanan 2025
Cegat Kapal Handala, Israel Langgar Hukum Internasional
Ancaman serupa datang dari Senator AS Lindsey Graham yang dalam panggilan video dengan pejabat senior ICC mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada ICC dan mengatakan bahwa bila surat perintah tersebut tetap dikeluarkan sama saja menembak para sandera sendiri.
“Pengadilan ini dibuat untuk Afrika dan preman seperti Putin, bukan untuk demokrasi seperti Israel,” kata dia.
Kondisi semakin sulit saat tuduhan pelecehan seksual terhadap Khan muncul pada Mei 2024, hanya beberapa minggu sebelum ia secara resmi mengumumkan permohonan surat perintah penangkapan. Tuduhan tersebut diajukan oleh seorang staf ICC, namun MEE mendapatkan fakta bahwa staf tersebut sebelumnya justru pernah meminta bantuan Khan untuk mengadukan pejabat ICC lainnya.
“Saya tidak suka drama atau permainan yang sedang dimainkan. Saya tidak ingin menjadi pion dalam permainan apapun. Saya tidak tahu harus berpijak di mana,” tulis staf tersebut.
Dalam surat Khan kepada Kepala Kantor Pengawasan Internal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membalas siapapun atas tuduhan yang diajukan. “Saya tidak akan melakukan tindakan pembalasan terhadap siapapun terkait dengan masalah ini atau yang lainnya,” tulisnya.
Sementara itu, asisten khusus Khan, Thomas Lynch yang ditugaskan menjalin komunikasi dengan Israel, disebut menjadi tokoh kunci dalam eskalasi masalah internal ICC. Lynch merupakan orang pertama yang menyebarkan tuduhan pelecehan tersebut ke unit pengawasan internal. Kemudian mendorong upaya untuk menskors Khan dari jabatannya. Namun kepada MEE, dia membatah semua klaim dalam laporan tersebut palsu dan menyesatkan.
Puncak dari tekanan terjadi saat Khan bertemu pengacara pembela berkebangsaan Inggris-Israel, Nicholas Kaufman di Hotel des Indes, Den Haag. Kaufman menyampaikan usulan yang katanya datang dari penasihat hukum Netanyahu. Dalam catatan resmi ICC, Kaufman memperingatkan Khan bahwa jika surat perintah penangkapan pimpinan Israel tidak ditarik, mereka akan menghancurkannya dan ICC. Namun, dia membantah telah mengancam Khan.
“Saya hanya menyampaikan pandangan pribadi saya mengenai situasi Palestina. Namun, memang Khan harus mencari cara untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap pimpinan Israel,” jelas Kaufman.
Kendati demikian, di tengah tekanan tersebut, ICC tetap berjalan. Pada 19 Mei 2025, Khan secara resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, serta para pemimpin Hamas. Namun status surat perintah untuk tokoh-tokoh Israel lainnya, seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, kini dirahasiakan menyusul perintah pengadilan untuk tidak mempublikasikan proses selanjutnya.
“Karim Khan melakukan semua langkah sesuai aturan. Jika ada yang salah, justru ia terlalu berhati-hati. Jika tekanan-tekanan tersebut berhasil dan surat perintah untuk Netanyahu dibatalkan, itu adalah kehancuran iCC dan akhir dari tatanan hukum internasional,” ungkap ICC.
Sebagai informasi, Karim Khan mulai menjabat Jaksa Agung Mahkamah Pidana Internasional sejak 16 Juni 2021. Dia terpilih dalam sesi ke-19 Majelis Negara Pihak Statuta Roma yang diselenggarakan di New York pada 12 Februari 2021.
Sebelum menjabat di ICC, Khan menjabat sebagai Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) dan merupakan Penasihat Khusus sekaligus Kepala Tim Investigasi PBB untuk mendukung akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Da’esh/ISIL di Irak (UNITAD) pada periode 2018 hingga 2021.
Dia pun seorang barrister (pengacara senior di sistem hukum Inggris) dan Queen’s Counsel dengan pengalaman profesional lebih dari 25 tahun dalam hukum pidana internasional dan hak asasi manusia (HAM). Dirinya telah berpengalaman sebagai jaksa, kuasa hukum korban, maupun pengacara pembela dalam berbagai pengadilan nasional dan internasional, antara lain ICC, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Pengadilan Khusus untuk Lebanon, serta Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone.
















