Sebagian besar praktisi dan mahasiswa hukum tentunya mengetahui buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” karangan (Alm) Indroharto yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan. Pasalnya, buku itu hingga kini masih menjadi rujukan wajib baik itu bagi mahasiswa maupun praktisi.
Indroharto adalah hakim karir yang terakhir menduduki jabatan sebagai Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara. Jabatan ini diemban Indroharto sejak tahun 1981. Pria kelahiran Klaten 14 Juli 1926 itu mengawali karirnya sebagai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kediri, tahun 1953.
Dalam perjalanannya, Indroharto beberapa menjadi ketua pengadilan di antaranya di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Jombang (1959), Pengadilan Negeri Makassar (1962), Pengadilan Tinggi Makassar (1964) hingga menjadi hakim agung pada 1968. Selain pernah mengajar, ia juga pernah mewakili MA sebagai anggota Board of Administration of the International Association of Supreme Administrative Jurisdiction di Paris, Perancis.
Buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” pertama kali diterbitkan pada Januari 1991 yang bertepatan dengan mulai beroperasinya PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Buku ini sudah mengalami cetak ulang sebanyak sembilan kali, yang terakhir dicetak Agustus 2005. Namun, saat cetakan keempat pada April 1993, buku ini dipecah menjadi dua buku yakni buku I dan buku II. Buku I setebal 399 halaman mengurai beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara. Sementara, Buku II setebal 320 halaman mengurai beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Meski sudah mengalami cetak ulang, dua buku bersampul biru ini, dari isi tak berubah signifikan dengan cetakan-cetakan sebelumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbaikan dan tambahan. Misalnya, Buku I ditambah dengan materi tentang hubungan hukum TUN dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan sumber hukum TUN. Dalam beberapa bagian dilengkapi pula yurisprudensi yang relevan dan UU PTUN.
Revisi Buku I diakhiri dengan pembahasan mengenai ganti rugi akibat perbuatan pemerintahan yang sah yang dalam edisi pertama belum pernah disinggung. Sedangkan dalam Buku II ada beberapa perubahan mengenai prosedur penanganan kasus serta ditambah lampiran tentang surat edaran dan juklak Mahkamah Agung sebagai hasil workshop MA.
Sayangnya, perubahan-perubahan itu belum menyentuh perkembangan dari UU PTUN yang sejauh ini telah dua kali diubah. Perubahan pertama dari UU No 5 Tahun 1986 adalah UU No 9 Tahun 2004 yang kemudian diikuti dengan UU No 50 Tahun 2009.
Meskipun tidak ‘update’, buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” tetap menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dan praktisi. Seperti diakui salah seorang mahasiswa FHUI, Panji Widjanarko. Ia memuji kelengkapan buku Indroharto tersebut jika dibandingkan buku-buku lain sejenis.
“Waktu saya ambil mata hukum acara PTUN, kita ditugasi menjawab beberapa pertanyaan yang jawaban dicari dalam buku Indroharto itu karena banyak aspek teori dalam buku itu ketimbang buku karangan Prof Anna yang berjudul ‘Tuntunan Praktik Beracara di PTUN’ lebih banyak tataran praktis, seperti contoh-contoh keputusan TUN,” katanya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Anna Erliyana mengatakan buku Indroharto tetap ‘laris’ dipakai karena memang belum ada buku lain yang bisa menandingi dari segi substansi. “Faktanya, dari aspek teoritis buku itu komplit banget meski perubahannya sedikit sekali karena penulisnya sudah meninggal sejak tahun 1995,” tuturnya kepada hukumonline.
Anna menceritakan sebelum menulis buku itu, Indroharto sebelumnya pernah menulis buku yang berjudul “Perbuatan Pemerintah dalam Kapasitas Hukum Publik dan Privat” yang diterbitkan sekitar tahun 1989/1990. “Bukunya tipis, tetapi buku itu sudah di-cover dalam salah satu bab dalam buku Usaha Memahami UU PTUN,” jelasnya.
Namun, ia menyayangkan saat menulis buku itu, almarhum Indroharto belum pernah berpraktik sebagai hakim Pengadilan TUN. “Kelemahan buku itu, teori-teorinya belum diuji coba dalam praktik karena saat menulis buku itu Indroharto sudah menjabat Tuada TUN MA,” ungkapnya.
Kelemahan lainnya, dari sisi bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Bahasa dalam buku itu sulit sekali dipahami karena gaya bahasa buku itu lebih terlihat memakai struktur bahasa Belanda. Kalau hanya dibaca sekali belum bisa dimengerti, minimal dua atau tiga kali baru bisa memahami bahasanya,” kritiknya.
Pihak FHUI bersama beberapa hakim TUN, kata Anna, pernah berupaya untuk memperbaiki buku itu, tetapi nampaknya ahli warisnya kurang berminat atau menyetujui untuk merevisi buku itu. Padahal UU PTUN sudah berubah dua kali. “Sebenarnya buku itu sudah ketinggalan zaman, ya gimana lagi tak ada rotan, akar pun jadi,” tuturnya mengibaratkan.
Harapan serupa juga terlontar dari Direktur Pustaka Sinar Harapan, BN Marbun. Ia berharap ada ahli hukum (tata usaha negara) untuk merevisi buku Indroharto ini dengan menyesuaikan dengan UU PTUN dan UU MA yang baru, misalnya mantan hakim agung yang berpengalaman. “Dasar pemikiran Indroharto ini masih bagus, hanya saja undang-undangnya saja sudah tidak sesuai,” kata Marbun di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Peletak dasar
Marbun menilai buku Indroharto ini memiliki kekuatan pemikiran awal yang original dari si penulis yang hingga kini belum ada buku lain yang sejenis. Indroharto, kata Marbun, ahli di bidang hukum TUN dan benar-benar memahami nilai filosofisnya, sehingga apa yang dituangkan dalam buku itu benar-benar “hidup”.
“Dapat dikatakan almarhum Indroharto ini sebagai pelopor karena ia yang pertama kali menafsirkan bagaimana teori berproses di Pengadilan TUN. Makanya, daftar pustakanya banyak diambil dari referensi bahan-bahan hukum Belanda, Perancis, dan Inggris. Sampai sekarang belum ada buku lain yang uraiannya mirip dengan Buku Indroharto ini,” puji Marbun.
Ia mengaku tak akan mencetak ulang Buku I Indroharto karena substansinya sudah tidak sesuai dengan UU PTUN yang berlaku saat ini. “Kita tidak berani menerbitkan Buku I ini karena referensinya sudah tidak up to date lagi dan UU PTUN dan UU MA juga sudah dua kali berubah, jadi tidak pas lagi, kecuali jika ada ahli yang mau merevisinya,” kata mantan Komisioner Komnas HAM periode 1999-2002 itu.
Sedangkan Buku II Indroharto masih terus dicetak karena masih tetap dibutuhkan masyarakat yang didistribusikan ke toko-toko buku atau perpustakaan. “Penjualan Buku II ini masih terus berjalan karena masih ada permintaan dari masyarakat, makanya masih terus kita cetak ulang,” katanya.
Hal serupa dikatakan hakim PTUN Jakarta Mustamar yang menilai bahwa Indroharto merupakan peletak dasar hukum peradilan tata usaha negara yang sebelumnya belum mengenal bidang hukum itu. “Dapat dikatakan Indroharto sebagai pedobrak pertama, sehingga bukunya masih menjadi bahan referensi/rujukan para hakim Pengadilan TUN karena beberapa beberapa hal prinsip seperti hukum acaranya masih relevan diterapkan,” katanya.
Namun, menurutnya, jika DPR mengesahkan RUU Pokok-Pokok Instansi Pemerintahan akan membawa perubahan besar terhadap hukum materil PTUN. “Jika RUU itu disahkan kemungkinan akan membawa perubahan mendasar yang akan jauh menyimpang dari isi bukunya Indroharto yang merupakan hasil studi perbandingannya di Perancis,” ungkapnya. “Makanya, kita berharap RUU itu segera disahkan sebagai hukum materil karena sekarang ini hukum materinya setiap instansi pemerintah berbeda-beda.”
