Terlebih, kata Isnur, keputusan mutasi tak dibarengi dengan tambahan kompensasi. “Sama sekali nggak ada tawaran kompensasi, sama aja upahnya. Kalau menolak mutasi akan diberi surat peringatan (SP-I) atau SP-II, bahkan sampai ancaman skorsing.” Menurut Isnur pihaknya sudah menawarkan agar mutasi dilakukan bagi karyawan yang tempat tinggalnya dekat dengan Carrefour Pluit agar lebih efektif. Namun, perusahaan menolaknya.
“Tuntutannya, kita meminta agar surat mutasi dan SP dibatalkan, dan meminta agar Ariswanto dkk tetap dipekerjakan di Carrefour Mangga Dua,” tambahnya.
Kewenangan perusahaan
Sementara itu, Industrial Relations Manager Carrefour Indonesia, Dede Syaifur Rahman menegaskan bahwa mutasi merupakan kewenangan dari perusahaan. “Saya pikir di manapun, mutasi, rotasi, promosi merupakan kewenangan perusahaan,” kata Dede usai sidang. “Itu sudah diatur dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja mereka masing-masing.”
Dalam kasus ini, kata Dede, alasan dilakukannya mutasi karena departemen (Restaurant and Salad Bar) dimana Ariswanto dkk bernaung sudah dinyatakan tutup. “Kita punya departemen karena restoran disana (Carrefour Mangga Dua) sudah diambil atau dimiliki pihak ketiga (Restoran Jakarta, red), maka kita hanya kerja sama dengannya. Jadi dengan sendirinya departemen para penggugat ini tak ada lagi,” ujar Dede. “Tak ada hak yang dikurangi, gaji mereka tidak dikurangi sedikitpun.”
Selain itu, kata Dede, mutasi dilakukan karena adanya toko baru yang akan dibuka di Carrefour Pluit. “Pilihannya kalau mereka tak mau, kalau kita jahat, seyogyanya bisa saja kita PHK dengan alasan efisiensi, tetapi itu tidak dilakukan Carrefour. Para karyawan ini kita minta pindah sesuai departemennya di Carrefour Pluit, tetapi mereka tak mau dengan alasan nggak jelas.”
Ia mengaku selama ini pihaknya kooperatif terhadap semua karyawan dalam hal mutasi ini termasuk Ariswanto dkk. “Kita kooperatif untuk kita mutasi di tempat-tempat yang membutuhkan.”
















