Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan menilai putusan atas kasus penyerangan lapas Cebongan menunjukan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu direvisi. Menurut anggota koalisi dari Imprasial, Al Araf, vonis kasus cebongan melukai rasa keadilan publik karena tidak menghadirkan keadilan bagi korban. Al melihat vonis tertinggi dalam kasus itu dijatuhkan kepada Serda Ucok Tigor Simbolon yaitu 11 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan militer.
Menurut Al, kasus penyerangan lapas Cebongan itu dilakukan secara berencana dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pantasnya, Al melanjutkan para pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebab, kasus tersebut motifnya lebih serius. “Lapas diserang, inikan penyerangan terhadap institusi penegakkan hukum,” kata Al dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Senin (9/9).
Dari awal persidangan Al menilai peradilan militer yang berjalan menutupi suatu konstruksi peristiwa dari kasus penyerangan lapas Cebongan. Ujungnya, peradilan gagal meminta pertanggungjawaban komando yang secara struktural berada di atas para pelaku. Bagi Al, hal tersebut patut dipertanyakan karena ia yakin seorang komandan mengetahui pergerakan anggotanya. Setidaknya, dalam peradilan itu komandan yang dua tingkat di atas para pelaku harus dihadirkan memberikan keterangan. Seperti komandan pleton dan kompi. Sayangnya, sepanjang proses persidangan berlangsung, hal itu tidak terjadi.
“Jadi kami lihat peradilan militer itu klise, peradilannya hanya diarahkan kepada prajurit di lapangan. Itu catatan buruk peradilan militer,” ujar Al.
Mengingat ada hal yang tidak diungkap di persidangan, Al merasa banyak persoalan yang tidak terpenuhi dalam peradilan tersebut. Ia melihat proses itu terjadi karena penelusuran untuk mengadili kasus Cebongan hanya didasarkan pada pengakuan para tersangka dan minim pengembangan. Misalnya, di persidangan ada tindakan intimidatif terhadap para pengunjung dan majelis hakim. Akibatnya, peradilan yang dihasilkan tidak memberi rasa keadilan kepada korban dan publik.
Hasil persidangan kasus penyerangan lapas Cebongan mengingatkan Al pada persidangan serupa yang melibatkan anggota militer. Seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, dimana para pelaku dihukum ringan. Selaras dengan itu Al menyebut koalisi mendesak pemerintah dan DPR memprioritaskan revisi peradilan militer. Jika revisi itu tak kunjung dilakukan maka pemerintah dan DPR melanggar konstitusi. Sebab, konstitusi mengamanatkan semua warga negara Indonesia posisinya sama dihadapan hukum. “Pemerintah dan DPR mengingkari konstitusi,” tukasnya.
Untuk mencegah terjadinya hasil persidangan pada peradilan militer yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan publik, koalisi mendorong UU Peradilan Militer segera direvisi. Al mencatat revisi itu hampir final di tahun 2004. Setelah itu, menjelang Pemilu 2009, revisi UU Peradilan Militer mandeg sampai sekarang. Padahal, tinggal beberapa pasal lagi yang harus disepakati. Seperti siapa yang berwenang melakukan penyidikan, apakah polisi militer atau yang lain.
Al menilai jantung reformasi TNI adalah revisi UU Peradilan Militer. Sebab, dengan direvisinya regulasi itu posisi anggota militer ketika berhadapan dengan hukum sama seperti WNI lainnya yaitu di bawa ke pengadilan umum. Jika revisi itu tidak dilakukan, maka ada keistimewaan di hadapan hukum yang diterima salah satu kelompok masyarakat yaitu militer karena mereka diadili lewat pengadilan khusus. “Sebenarnya tidak boleh ada warga negara yang diistimewakan. Tapi Pemerintah dan DPR mau kalau ada WNI yang istimewa dihadapan hukum makanya peradilan militer tidak direvisi,” urainya.
Pada kesempatan yang sama anggota koalisi dari Elsam, Zainal Abidin, mengatakan hasil persidangan kasus penyerangan lapas Cebongan tak ubahnya seperti peradilan militer pada kasus lain yang pernah digelar. Sebab, vonisnya selalu luput meminta pertanggungjawaban atasan. Zainal melihat kelemahan dalam peradilan militer adalah aktor penegak hukumnya merupakan anggota militer. Mulai dari proses investigasi sampai hakim di persidangan.
Oleh karenanya Zainal menganasir tidak menutup kemungkinan sejak awal investigasi, sudah ditunjuk prajurit mana saja yang nantinya dijatuhi vonis. “Semuanya dari militer, hal seperti itu bisa diatur,” ungkapnya.
Zainal melihat dalam persidangan itu ada paradoks terkait motif para pelaku dengan wacana yang disodorkan ke publik tentang pemberantasan premanisme. Misalnya, fakta yang ada sepanjang persidangan menunjukan dengan jelas motif para pelaku adalah balas dendam. Namun, terjadi pembodohan kepada publik bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku merupakan pemberantasan premanisme.
Persoalan lainnya yang terjadi dalam persidangan, Zainal menilai banyak tindakan intimidatif. Padahal, janji awal persidangan dikatakan bahwa prosesnya akan berlangusng secara terbuka. Memang ada indikasi hal itu dilakukan, seperti memberikan informasi terkini atas jalannya persidangan kasus Cebongan kepada publik lewat website resmi hakim oditur. Tapi peradilan yang berlangsung memberi ruang besar kepada ormas-ormas tertentu yang dirasa menimbulkan suasana intimidatif sehingga dapat mempengaruhi kondisi persidangan. “Situasi itu menyebabkan janji bahwa peradilan militer transparan dan terbuka, tidak tercapai,” imbuhnya.
Sementara anggota koalisi dari KontraS, Haris Azhar, mengatakan persidangan gagal menyajikan fakta utuh kasus penyerangan lapas Cebongan. Misalnya, fakta yang dihadirkan adalah peristiwa per 22 Maret 2013 di mana Serda Ucok mendengar kabar rekannya meninggal, kemudian mengajak sejumlah kawan-kawannya yang akhirnya terjadi penyerangan lapas Cebongan. Namun, Haris menilai fakta yang dijabarkan di persidangan itu mengaburkan fakta lainnya. Seperti peristiwa di Hugos Cafe yang berlangsung sebelum terjadinya penyerangan lapas Cebongan. Menurut Haris kedua peristiwa itu berkaitan namun luput disajikan di persidangan.
Kemudian, rapat yang terjadi antara Kapolda Yogyakarta ketika itu dengan beberapa pimpinan militer teritorial setempat. Menurut Haris Kapolda Yogyakarta ketika peristiwa penyerangan lapas Cebongan terjadi, layak dipanggil ke persidangan untuk diperiksa. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Padahal, Haris yakin Kapolda Yogyakarta punya informasi penting seputar rapat itu.
Haris juga menyoroti proses persidangan luput meminta pertanggungjawaban kolektif para pelaku. Mengingat belum banyak fakta yang diungkap dalam persidangan, Haris merekomendasikan oditur militer untuk menindaklanjutinya. “Jadi, 12 orang yang di bawa ke persidangan untuk diadili berdasarkan perannya masing-masing, tapi tidak dilihat motif kolektifnya,” katanya.
Tak ketinggalan, Haris menyesali sikap sejumlah komisi negara terhadap hasil persidangan kasus penyerangan lapas Cebongan. Seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial dan MA yang tidak mengkritisi. Mestinya, Haris melanjutkan, berbagai komisi negara itu mempertanyakan kenapa pengadilan dengan mudah dimasuki ormas yang berdemonstrasi. Lalu, kenapa majelis hakim membiarkan teriakan yang kerap terjadi di dalam pengadilan. Serta, Haris mempertanyakan kenapa MA tidak bersuara ketika LPSK meminta agar saksi yang hadir di persidangan diberi kenyamanan dan perlindungan ketika bersaksi di pengadilan.
Khusus untuk Komnas HAM, Haris menyesalkan kenapa lembaga yang mengurusi soal HAM itu menyerahkan kepada militer terkait mekanisme lain. Padahal, Komnas HAM dapat bertindak karena punya landasan hukum yang jelas yaitu UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
