Kasus Desersi dan Susila Banyak Menjerat Prajurit
Seleksi CHA:

Kasus Desersi dan Susila Banyak Menjerat Prajurit

Selama ini pidana tambahan menjadi momok bagi prajurit.

Mys
Bacaan 2 Menit
Panelis Abbas Said (tengah) diruang wawancara seleksi CHA 2012. Foto: Sgp
Panelis Abbas Said (tengah) diruang wawancara seleksi CHA 2012. Foto: Sgp

Saat menjadi hakim agung, Abbas Said, rupanya sering memerhatikan perkara-perkara militer yang masuk kasasi ke Mahkamah Agung. Mantan hakim agung yang kini menjadi komisioner Komisi Yudisial itu penasaran mengapa banyak kasus desersi dan kesusilaan menyeret prajurit militer ke pusaran hukum.

Rasa penasaran itu dituangkan Abbas dalam bentuk pertanyaan, dan dia ajukan kepada Ketua Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama), Mayjend Burhan Dahlan. Rabu (02/5) kemarin, Burhan tengah mengikuti seleksi wawancara calon hakim agung. ‘Mengapa ya, saya perhatikan dari perkara kasasi, banyak kasus desersi dan susila, yang masuk?’

Abbas Said tentu tak sedang menuduh. Penelusuran hukumonline terhadap putusan-putusan pidana militer yang dipublikasikan secara resmi Mahkamah Agung, memperlihatkan rasa penasaran Abbas.

Simak saja perkara No. 188 K/Mil/2011, perkara militer terbaru yang dipublikasikan Mahkamah Agung. MR, seorang prajurit yang bertugas di Yonif 111/KB Aceh Tamiang, terpaksa menutup lembaran karirnya di militer setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. MR, berpangkat prajurit satu, didakwa ‘dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya’. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Argumentasi terdakwa bahwa mereka melakukan hubungan atas dasar suka sama suka ditepis majelis.

Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, denda 60 juta rupiah, dan –ini yang selalu menjadi momok—dipecat dari dinas militer. Dalam putusan perkara No. 130 K/Mil/2011, seorang prajurit yang bertugas di Ambon, juga dipecat dari dinas militer karena selingkuh dengan isteri prajurit lain.

Lain lagi kasus RTB, prajurit yang bertugas di Yonif 123/RW, Padangsidempuan. Lima tahun bertugas di militer, tiba-tiba RTB meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin atasannya. Selama dua tahun RTB meninggalkan tugas, sehingga dicari oleh kesatuannya. Dalam berkas perkara terungkap, RTB desersi karena tidak mau dikawinkan dengan seorang perempuan yang telah ia hamili. Terdakwa berpindah-pindah tempat dan pekerjaan, bahkan sempat berjualan jeruk. Pada Januari tahun lalu terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan. Mahkamah Militer Medan akhirnya menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara karena terbukti ‘desersi dalam waktu damai’. Selain itu, terdakwa dipecat dari dinas militer. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi RTB (putusan No. 207K/Mil/2011).

Untuk membuktikan banyak tidaknya prajurit yang terjerat kasus desersi dan kesusilaan, perlu dilakukan riset mendalam. Lepas dari jenis tindak pidana yang menjerat, ditegaskan Burhan Dahlan dalam wawancara, pemecatan dari dinas militer itulah yang menjadi momok bagi prajurit. Pemecatan biasanya merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan majelis. “Makanya mereka terus melakukan upaya hukum (kasasi),” jelas Burhan.

Dalam proses penjatuhan vonis di lingkungan peradilan militer, majelis hakim mempertimbangkan kaitan antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembinaan kesatuan, pembinaan prajurit lain, dan pembinaan keluarga prajurit.

Pada bagian lain, Burhan juga menjelaskan dari 3.700-an perkara pidana militer, 70% diantaranya adalah tindak pidana umum. Hanya 30 persen yang benar-benar tindak pidana militer.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info