MA harus menindak tegas hakim PN Bekasi, Puji Wijayanto, yang tertangkap basah mengkonsumsi narkotika. Selain menindak hakim Puji, kasus ini perlu dijadikan momentum untuk membersihkan aparat peradilan dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
Harapan itu disampaikan Ketua dan anggota Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, dan Aboe Bakar AlHabsyi. Kedua anggota Komisi Hukum DPR itu mengecam tindakan sang hakim mengkonsumsi narkotika karena berlangsung di tengah kecaman sejumlah pihak atas pengurangan hukuman dan pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika.
Gede Pasek Suardka meminta MA sebagai institusi tempat hakim Puji bertugas harus menjatuhkan sanksi tegas dan menjalankan proses hukum pidana. “Copot langsung, jangan ditahan lagi,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Menurut Pasek, penangkapan hakim Puji layak dijadikan momentum membersihkan aparat peradilan dari jeratan narkoba. Misalnya, MA mewajibkan seluruh hakim menjalani tes urine. Penanganan satu per satu, ketika kasus muncul, justru tidak akan menyelesaikan masalah. Saat melakukan pembenahan. “Sekalian saja semua hakim seluruhnya tes urine,” usul Pasek.
Untuk memudahkan tes urine tersebut, MA bisa bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Atau kerjasama tripartit dengan melibatkan Komisi Yudisial. Sebab, mengawasi aktivitas hakim menjadi bagian wewenang Komisi Yudisial juga. “Momentum ini dipakai untuk bersih-bersih dari sudut narkoba, karena hakim memutus kasus narkoba di seluruh Indonesia. Penghuni Lapas paling banyak karena narkoba,” tandasnya.
Mengaku kaget atas penangkapan hakim Puji, Aboe Bakar Alhabsyi mendukung gagasan tes urine bagi seluruh hakim. Namun, MA dan BNN juga perlu bekerjasama melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada para hakim. MA harus melakukan langkah untuk memastikan hakim lain bersih dari penggunaan narkotika.
Bagaimanapun, politisi PKS ini yakin, kasus hakim Puji berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Orang tidak akan percaya pada putusan-putusan hakim Puji dalam perkara narkotika (jika ada). Hakim yang kesandung perkara narkotika memunculkan ironis di masyarakat. “Sungguh ini akan menjadi ironi , masa kurir dan gembong narkoba diadili oleh pemakai atau pecandu, pastilah akan sulit untuk membuat keputusan yang imparsial,” ujarnya.
Kemarin, MA membeberkan jejak rekam hakim Puji. Juru bicara MA, Djoko Sarwoko mengatakan pimpinan MA akan melihat perkembangan. Sanksi-sanksi tegas sudah disiapkan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga sudah mengeluarkan penetapan penggantian hakim untuk seluruh perkara yang ditangani hakim Puji di PN Bekasi.
Sanksi skorsing, mencabut hak remunerasi sudah disiapkan. Terkait kasus hukumnya, MA menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “MA serahkan ke pnegak hukum dan tidak akan mencampuri kasus itu,” kata Djoko.
Info Hukum