Menurut Robianto, pihak SPPG maupun pihak yang dilaporkan belum memberikan respons terhadap laporan pengaduan tersebut.
Selain persoalan biaya pengobatan, orang tua korban juga menyoroti kerugian lain yang mereka alami karena harus mendampingi anak selama menjalani perawatan. Juliadi mengatakan janji pemerintah untuk menangani korban hingga pulih belum dirasakan secara langsung oleh para orang tua.
Ia menyebut sekitar 18 anak masih membutuhkan perawatan intensif dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Sejumlah anak masih mengalami berbagai keluhan, mulai dari gangguan lambung dan perut, dada terasa panas, leher gatal, hingga mulut pecah-pecah. Bahkan, terdapat anak yang disebut mengalami dugaan masalah ginjal dan gangguan pada saraf atau otak berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam RDP.
Robianto juga mengatakan dampak psikologis masih dirasakan sejumlah anak. Menurutnya, terdapat anak yang mengalami trauma ketika melihat ambulans maupun kendaraan yang membawa makanan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memberikan pemeriksaan lanjutan meskipun anak telah dinyatakan sehat secara medis.
“Harapan saya penanganan terhadap anak-anak yang terkena korban makan bergizi keracunan itu, walaupun dia sudah dinyatakan sehat dan yang masih sakit, maunya diperiksa kembali efek-efek daripada MBG yang mereka konsumsi itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, anak-anak yang secara medis telah dinyatakan sehat tetap perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma akibat peristiwa tersebut.
Adapun dalam RDP dengan DPRD Kabupaten Karo, tuntutan penghentian program MBG di wilayah tersebut juga disampaikan. Robianto mengatakan tuntutan itu tidak hanya datang dari orang tua korban, tetapi juga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karo. Menurutnya, orang tua meminta penghentian MBG di Kabupaten Karo karena khawatir kondisi serupa kembali terjadi dan banyak anak mengalami trauma.
