Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksa Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Rudi Rubiandini tidak boleh mengganggu kerja institusi tersebut.Hatta menegaskan, kasus korupsi yang terjadi di SKK Migas telah merusak iklim investasi.
"Tertangkapnya Pak Rudi ini tidak mengganggu pekerjaan di SKK Migas karena sistem berjalan, dan ini memang tidak boleh terganggu karena menyangkut Rp300 triliun setahun penerimaan negara," kata Hatta di DPR, Jumat (16/8).
Hatta mengatakan bahwa secara umum korupsi merupakan salah satu hal yang menghambat investasi sehingga harus dibenahi secara serius. Seluruh pihak, menurut dia, perlu mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani setiap aksi korupsi.
"Investor itu ingin kepastian hukum. Salah satu hal yang menghambat investasi kita adalah korupsi. Kita dukung KPK untuk menuntaskan proses ini karena kita ingin betul iklim investasi kita itu baik," kata Hatta.
Terkait dengan proses hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan Kepala SKK Migas, termasuk dugaan orang-orang yang terlibat di dalamnya, menurut Hatta, sebaiknya diserahkan saja kepada KPK.
Sementara itu, Kepala SKK Migas yang baru, Johanes Widjonarko, menegaskan dirinya tak mengetahui Kernell Oil, perusahaan trading minyak asal Singapura yangdiduga telah melakukan suapkepada Rudi Rubiandini.
"Saya belum tahu secara pasti dan belum bisa memberikan komentar untuk itu," ucap Widjonarko saat menghadiri pelantikan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis (15/8).
Widjonarko juga mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa saja aktivitas yang dijalankan perusahaan Kernel Oil selama ini. Menurutnya, SKK Migas masih menganalisa perusahaan Kernel Oil terutama mengenai keterlibatannya di sektor industri migas.
Lebih jauh, Widjonarko menyerahkan langsung wewenang penanganan kasus Rudikepada penegak hukum yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Menurutnya, SKK Migas hingga kini masih bekerjasama mengikuti arahan yang diberikan oleh KPK.
