Penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK, diakui oleh Ketua Komisi Pengawas SKK Migas Jero Wacik sebagai bentuk pengawasan yang belum berfungsi maksimal. Komisi Pengawas mengaku kebobolan.
"Saya sangat kaget, tidak menyangka Rudi Rubiandini ditangkap KPK. Karena ternyata masih terdapat bolong sana-sini," kata Jero Wacik dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (14/8) kemarin.
Komisi Pengawas SKK Migas dibentuk bersamaan dengan berdirinya SKK Migas. Komisi Pengawas SKK Migas yang dibentuk Presiden beranggotakan Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai Ketua Komisi. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati sebagai Wakil Ketua Komisi, serta Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM Chatib Basri sebagai anggota.
Adapun tugas pokok dari Komisi Pengawas adalah memberikan persetujuan kebijakan strategis SKK Migas dalam penyelenggaraan pengelolaan migas nasional. Melakukan pengendalian pengawasan dan evaluasi, memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala skk migas serta memberikan persetujuan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pegawai skk migas.
Berangkat dari kejadian ini, Jero beserta anggota Komisi Pengawas SKK Migas telah melakukan evaluasi pada pagi hari tadi. Ia beserta anggota lainnya juga menetapkan rambu-rambu agar hal serupa tidak kembali terulang di SKK Migas.
"Untuk kejadian ini tentu kita akan adakan evaluasi segera. Kita evaluasi pagi tadi dengan melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Pengawas dan membahas apa yang perlu kita awasi lebih cermat dalam penyelenggaraan skk migas. Kita juga sudah tetapkan rambu-rambu ke depannya," jelas Jero.
Ditanya terkait perusahaan Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) yang disebut melakukan suap terhadap Rudi Rubiandini, Jero mengaku belum pernah mendengar perusahaan tersebut. Selaku Komisi Pengawas, diakui Jero ada beberapa usulan strategis SKK Migas yang meminta pertimbangan Komisi Pengawas. Tetapi, terkait KOPL memang belum pernah terdengar baik di SKK Migas maupun ESDM.
Tertangkapnya Rudi Rubiandini dinilai berpengaruh pada investasi di sektor migas di Indonesia, dan pada akhirnya berimbas pada lifting minyak. Namun, Jero Wacik memastikan kegiatan SKK Migas akan berjalan lancar seperti biasanya. Keppres No. 93 Tahun 2013 yang baru saja diterbitkan dinilai sudah memberikan kepastian investasi dan keberlanjutan produksi migas dalam negeri.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah menjamin sistem di SKK Migas berjalan seperti biasa. Keppres tersebut dimaksudkan untuk menjamin hal keberlangsungan kegiatan SKK Migas," pungkasnya.
