Proses hukum terhadap pelaku pembuatan iklan ‘maid on sale’ belum selesai, kini dalam hitungan pekan muncul lagi kasus nahas yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Tiga orang oknum kepolisian Diraja Malaysia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang TKI di wilayah Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
Insiden demi insiden yang terus terjadi membuat sejumlah anggota DPR berang dan menuding pemerintah tidak becus melindungi warga negaranya di luar negeri.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menilai peristiwa nahas yang terus menimpa TKI di Malaysia menjatuhkan harga diri bangsa Indonesia. Kalau ingin harga diri bangsa terjaga, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menghentikan pengiriman TKI informal ke negeri jiran. “Kalau mau menjaga harga diri bangsa, ya pemerintah harus stop pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri dan menarik pulang mereka,” ujarnya Senin (12/11).
Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh mengatakan sudah cukup banyak bukti yang menunjukkan egradasi peghormatan kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI hanya dilihat sebagai objek. Ironisnya, perlindungan yang diberikan negara pun tidak maksimal. “Sudah banyak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata,” tegasnya.
Penghinaan dan pelecehan yang terus dialami TKI di Malaysia sama saja tidak menghormati bangsa Indonesia. Jika penanganannya tidak maksimal, Mahfudz khawatir kasus TKI bisa menjadi bom waktu yang suatu saat memporak-porandakan hubungan kedua negara. Karena itu, politisi PKS ini meminta pemerintah bertindak sigap.
Pemerintah sendiri sudah melindungi saksi korban di Konsultan Jenderat Indonesia di Penang. Namun Mahfudz dan Poempida meminta pemerintah terus memantau dan mendorong proses hukum terhadap pelaku. Pemerintah Malaysia diminta menghukum berat pelaku. Pemerintah Indonesia harus memastikan pelaku diproses hukum sesuai tingkat kesalahannya.
Seraya mengutuk keras insiden pemerkosaan, Migrant Care meminta Presiden SBY melakukan protes keras kepada Malaysia. Presiden perlu turu langsung menangani persoalan karena kasus yang menimpa TKI di Malaysia terus terjadi. Presiden bisa membicarakan proses penegakan hukum, termasuk kemungkinan melakukan evaluasi terhadap nota kesepahaman kedua negara.
