Syaratnya, upaya berlaku tegas ini juga harus didukung layanan pengaduan yang baik. Selama ini, kata Tulus kebanyakan masyarakat non-perokok tidak tahu adanya layanan pengaduan atas pelanggaran KDM meski Pemda DKI telah menyediakan hotline pengaduan.
“Hasil survei menunjukkan kurang dari 10 persen masyarakat tahu adanya hotine itu. Dari jumlah yang tahu, hanya sekitar dua persen yang memanfaatkan hotline untuk mengadu. Mereka yang tidak mengadu meski tahu ada layanan hotline mengaku tidak yakin aduan mereka akan ditindaklanjuti,” jelas Tulus.
Karena itu, Pemda DKI perlu juga memperbaiki layanan pengaduan yang diketahui dan dapat diakses masyarakat secara luas. Juga, Pemda harus meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta, khususnya para pengelola restoran, hotel, bahkan pusat perbelanjaan (mall).
“Kami yakin penerapan KDM di tempat-tempat seperti itu tidak akan mematikan aktivitas usahanya. Di banyak negara, justru penerapan KDM menjadikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi bisnis restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan,” lanjut Tulus.
Pernyataan ini didukung akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Widyastuti Soerojo. Ia meyakinkan, implementasi KDM justru akan berdampat positif kepada pelaku usaha restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. “Restoran atau hotel non-smoking jadi jualan utama di banyak negara,” katanya.
Widyastuti mengambil contoh di tiga negara, beberapa kota di Selatan Australia; New York, AS; dan Davao City, Filipina. Hasil studi menunjukkan, rasio omset restoran dan hotel di tempat-tempat tersebut justru naik setelah beberapa waktu menerapkan KDM.
Bahkan, lanjutnya, di Indonesia telah ada hotel dan restoran yang menerapkan KDM, yaitu di Surabaya Hotel Plaza, Surabaya. Widyastuti mengaku berdiskusi panjang dengan general manajer hotel tersebut. “Pihak hotel mengaku mereka punya tambahan materi promosi, yaitu non-smoking hotel, dan hal ini meningkatkan tingkat hunian,” katanya.
