Bukan masalah BLBI tok. Tapi juga soal biaya penyehatan perbankan lainnya yang dirasakan sangat merugikan negara. Beban per tahun Rp50-60 triliun tergantung suku bunga SBI. Akibatnya kita tidak punya cukup dana untuk menurunkan harga minyak goreng dan kebutuhan lainnya, sambung Dradjad.
Tak seperti sepak terjang sebelumnya -sebagai partai oposisi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) enggan turut nyemplung dalam interpelasi kali ini. Jelas saja, hal itu sudah menunjukkan PDIP itu partainya siapa, ketus Kwik.
Menurut Kwik, interpelasi BLBI tak bakal banyak membawa manfaat. Nasi sudah jadi bubur. Buburnya pun sudah habis dimakan. Yang mau diinterpelasi apa, yang dipermasalahkan apa, juga tidak jelas, ujarnya. Meski demikian, Kwik berharap dengan menggelindingnya bola interpelasi ini, wacana BLBI terjaga menyala. Harus ada diskusi publik untuk menyelesaikan masalah ini, sambungnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menandaskan interpelasi adalah hak anggota DPR. Itu urusan politis. Kita tidak mengurusi politik, ujarnya seusai salat Jumat di lingkungan kantornya (28/9). Hendarman tetap lempeng menyelidiki kasus ini dari segi pidana.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Hendarman berjanji bakal mengangkat bukti kasus ini. Setidaknya Hendarman butuh waktu tiga bulan. Hingga kini baru berjalan dua bulan. Nanti setelah tiga bulan bakal terang benderang semuanya, tukasnya kala itu.
