Kebijakan Over Dimension Overloading (“ODOL”) merupakan bagian penting dari upaya nasional untuk meningkatkan keselamatan jalan, melindungi infrastruktur, dan memperbaiki kinerja logistik Indonesia. Secara hukum nasional, pengaturan mengenai ODOL tercantum pada Undang-Undang Pasal 169 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan mengenai ODOL ini juga di formalkan melalui rancangan Peraturan Presiden mengenai Penguatan Logistik Nasional, khususnya roadmap nasional menuju Zero ODOL 2027. Saat ini Perpres tersebut masih dalam tahap harmonisasi regulasi, namun demikian beberapa Pemerintah Daerah telah mengambil langkah akseleratif dengan menerbitkan kebijakan yang lebih ketat.
Dalam implementasinya, Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 151/PM.06/PEREK yang mengatur dimensi dan muatan kendaraan AMDK, serta Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2025 yang menetapkan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan, menimbulkan perhatian khususnya bagi industri Air Minum Dalam Kemasan (“AMDK”). Dengan adanya kebijakan yang mengharuskan pelaku usaha untuk menyesuaikan dalam waktu singkat akan berdampak tidak hanya aspek teknis dan ekonomi, tetapi implikasi hukum perdata khususnya pada keterlambatan pasokan dan pemenuhan kontrak.
Dalam sesi diskusi ini, peserta akan diajak mendalami aspek kewenangan Pemda, asas non-diskriminasi, dan ultra vires serta bagaimana dampak kebijakan ODOL terhadap ekonomi dan operasional supply chain khususnya pada industri AMDK. Diskusi ini akan menghadirkan pemangku kepentingan yang terlibat pada kebijakan ODOL diantaranya Dr. Sudarsono,S.H., M.H., selaku Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Bapak Yusuf Nugroho, ST, M.T. selaku Direktur Sarana & Keselamatan, Kementerian Perhubungan RI, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta para pelaku usaha.
Penegakan ODOL adalah isu strategis yang memerlukan banyak aspek, seperti harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, dan transisi bagi seluruh sektor industri. Meskipun hambatan yang timbul dari penertiban ODOL secara mendadak tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau mengesampingkan penerapan ketentuan keselamatan dan perlindungan jalan, namun ruang dialog tetap diperlukan antara seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan berlangsung secara efektif dan konsisten.
Ikuti kegiatan Diskusi Hukumonline dengan judul “Titik Temu Kebijakan Over Dimension Overloading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik” pada Senin, 19 Januari 2026 di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta untuk mendengar pandangan para pemangku kepentingan dan pakar hukum untuk mendukung kebijakan Zero ODOL 2027 yang berjalan secara efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini terbuka untuk umum.
















