Kasus meninggalnya Raya dan infeksi cacing yang diderita oleh kakak beradik asal Bengkulu menjadi buah perbincangan masyarakat, sekaligus pertanyaan besar publik terhadap peran pemerintah dalam memberikan hak atas kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana tidak, Raya meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan karena infeksi parasit dan penyakit menular yang ia derita. Tidak cukup sampai disitu 2 bulan kemudian kasus yang mirip kembali muncul.
Pada era kemajuan teknologi kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tercukupi saat ini seharusnya infeksi cacing gelang dan tuberkulosis dapat dideteksi, dicegah, dan diobati dengan mudah bahkan dengan akses obat-obatan dan pelayanan kesehatan secara gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Wajar jika kejadian ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet serta memicu berbagai reaksi dan pendapat dari masyarakat hingga pejabat pemerintah. Isu ketersediaan fasilitas kesehatan hingga peran pemerintah dalam memberi akses pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu yang dinilai kurang menjadi sorotan.
Jika kita resapi fenomena kasus infeksi parasit pada balita tersebut lebih dari sekedar isu kurangnya infrastruktur atau kegagalan pemerintah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Namun, sebagai sebuah tantangan besar dalam pelaksanaan pendistribusian dan pelindungan hak atas kesehatan.
Upaya Pemerintah dan Faktor Determinan Sosial Kesehatan
Jika ditelaah dari kacamata kesehatan masyarakat, kondisi yang menyebabkan Raya dan kakak beradik di Bengkulu tidak dapat menikmati hak atas kesehatan hingga kemudian meregang nyawanya, disebabkan oleh faktor yang disebut sebagai determinan sosial kesehatan yakni seperangkat faktor yang berhubungan dengan kondisi sosial, seperti faktor status sosial, ekonomi, lingkungan, tempat tinggal, keluarga hingga kualitas hidup yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesehatan manusia baik fisik maupun mental.
Misalnya, lingkungan tempat tinggal, kondisi mental Ibu, serta status sosial Raya sebagai balita yang masih membutuhkan pengasuhan Ibu menjadi faktor utama yang menjadi penghalang akses terhadap hak kesehatan baginya. Dalam kondisi ini sulit bagi Raya untuk mengakses pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit walaupun dibiayai oleh BPJS (gratis). Pun sulit bagi Raya untuk mendapatkan hak untuk hidup sehat terbebas dari ancaman penyakit seperti cacingan, TBC dan mendapatkan gizi memadai bagi tumbuh kembang, walaupun terdapat fasilitas Posyandu dan bantuan pemerintah.
Semua menjadi nihil jika peranan sosial dan keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal tidak mendukung Raya untuk mendapatkan hak atas kesehatan baginya. Bahkan, dalam bentuk yang paling sederhana: mencegah anak untuk tidak terinfeksi cacing dari mengendalikan pola kebersihan diri, perilaku makan minum dan melakukan pemeriksaan serta pencegahan. Begitu pula dengan kisah kakak beradik yang terinfeksi cacing di Bengkulu, faktor tempat tinggal yang tidak layak, kemiskinan serta perilaku hidup bersih dan sehat keluarga menjadi penyebab.
Keadilan Distributif Solusi Pemerataan Hak Atas Kesehatan?
Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan pemikiran dan penerapan keadilan distributif dalam kesehatan untuk dapat mendistribusikan hak atas kesehatan secara adil dan merata. Teori keadilan distributif menitikberatkan pada nilai keadilan sosial dalam pengalokasian sumber daya (socially just allocation of resources). Keadilan distributif mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara mendistribusikan suatu sumber daya yang terbatas seperti kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi yang dipengaruhi oleh faktor determinan sosal kesehatannya masing-masing.
