Ada dua ide yang diusulkan: membentuk lembaga baru, atau memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Nenny menimbang plus minus dari dua opsi itu. Jika opsi pertama yang dipilih, pilihan itu tidak sejalan dengan kebijakan penyederhaan lembaga-lembaga negara. Lagipula, itu berarti membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu menyiapkan prasarana dan sarana. Opsi kedua adalah memaksimalkan lembaga yang ada, misalnya Komisi Informasi. Di Serbia, misalnya, dikenal Commission for Information og Public Importance and Personal Data Protection.
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Kuswardono, menegaskan prinsipnya data pribadi adalah bagian dari informasi publik. Meskipun demikian akses terhadap data pribadi tidak dapat dibuka sebagaimana jenis informasi publik lainnya. ‘Pemagaran’ terhadap data pribadi warga negara itu antara lain dapat dilihat dari pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan Badan Publik dapat menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
Pasal 17 huruf g Undang-Undang yang sama memasukkan informasi pribadi sebagai informasi yang dikecualikan. Informasi pribadi meliputi akta otentik, kemauan terakhir, dan surat wasiat atau testamen. (Baca juga: Sebuah ‘Kontemplasi’ 7 Tahun UU Keterbukaan Informasi Publik)
Informasi publik yang mengungkap rahasia pribadi juga termasuk informasi yang dikecualikan. Misalnya riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; serta hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.
