Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan
Berita

Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan

Jakarta, Hukumonline. Sosialisasi hasil-hasil yang telah dihasilkan Panitia AdHoc (PAH) I kepada anggota fraksi masih lemah. Beberapa anggota MPR yang tergabung dalam Komisi A masih saja ada yang mempertanyakan sesuatu yang sudah disepakati bulat oleh PAH I.

Hukumonline News
Hukumonline News
Rfl/APr
Bacaan 2 Menit
Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan
Hukumonline

Hal itu tampak pada pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang merupakan salah satu butir amandemen Pasal 22 UUD '45. Dalam draf yang disiapkan PAH I telah disepakati Bab VIIA yang mengatur eksistensi DPD. Kendati masih menyajikan beberapa alternatif, draf tentang DPD itu tak bersangkutan dengan keberadaan Dewan yang baru itu. Alternatif lebih berkait dengan fungsi DPD.

Ternyata, dalam lanjutan pembahasan amandemen oleh Komisi hingga pukul 17.15 hari ini, Abdul Madjid, anggota DPD gaek dari F-PDIP, justru mempertanyakan perlu-tidaknya DPD, yang akan menjadi salah satu kamar dalam MPR.

Bagi Madjid, membentuk lembaga baru seperti DPD akan mengundang perubahan fundamental sistem ketatanegaraan. Lagipula, menurutnya, membahas DPD terlebih dulu tanpa membahas DPR adalah tindakan keliru. Ibarat membangun rumah, kamarnya dulu yang dibangun, sementara apakah rumahnya akan dibangun atau tidak belum disepakati.

"Bagaimana jadinya , bila dalam pembahasan tentang MPR, tak disetujui keberadaan DPD," ujar Madjid bertamsil. Lebih jauh Madjid mengkhawatirkan bahwa pembentukan DPD akan mengundang bahaya disintegrasi.

Lontaran Madjid itu langsung disambar Ishak Latuconsina. Anggota MPR dari Fraksi TNI/Polri itu menyarankan agar bab tentang DPD tak perlu dibahas sekarang, tapi menunggu saja pembahasan tentang MPR. Dan, tambah Ishak, bila sudah sampai pada pembahasan tentang MPR, tak perlu disinggung lagi tentang DPD. Yang sudah ada, menurutnya, sudah cukup, yaitu Utusan Daerah.

Merumitkan proses

Latuconsina juga mengkhawatirkan keberadaan DPD hanya akan merumitkan proses legislasi. Saat ini saja, menurutnya, proses legislasi sudah berlangsung bertele-tele. Apalagi bila ditambah lembaga baru yang juga memiliki wewenang legislasi.

Alimarwan Hanan, anggota MPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) menginterupsi Latuconsina. Ia mempertanyakan sosialisasi hasil PAH I ke anggota fraksi. "Sepertinya nggak nyambung apa yang sudah dihasilkan PAH I ke anggota fraksi," ujar Alimarwan.

Andi Mattalata dari Fraksi Partai Golkar menanggapi keberatan koleganya dari F-PDIP dan F-TNI/Polri. Menurutnya, keberadaan DPD justru untuk memperkokoh negara kesatuan RI dan meningkatkan proses legislasi. Juga meningkatkan kualitas pengawasan.

Selama ini, menurut Andi, pengambilan keputusan terlalu sentralistis, kurang mempertimbangkan suara daerah. Untuk itulah kemudian dibentuk DPD, agar kualitas pengambilan keputusan peka terhadap kepentingan daerah. Keberadaan DPD juga bermakna adanya kesetaraan antara pusat dan daerah.

Andi juga menyadari akan konsekuensi yang bakal timbul dengan pembentukan DPD, termasuk kemungkinan terlalu panjangnya proses legislasi. Tapi, menurutnya, hal itu telah berusaha diatasi dengan tidak membentuk DPD yang sama dan sebangun dengan DPR. DPD dalam hal ini hanya memiliki kewenangan yang terbatas.

"DPD tak memiliki single otority karena pekerjaannya harus bermuara ke DPR," ujar Andi. Ditambahkannya pula sikap hati-hati tak berarti membuat kita lamban merespons tuntutan-tuntutan daerah.

Hingga berakhirnya sidang pada pukul 17.15, bab tentang DPD itu belum disepakati. Dan memang, sejak kemarin, tak banyak pasal yang bisa disepakati. Termasuk pasal-pasal yang sebelumnya tak menyajikan alternatif dan sudah disepakati bulat oleh PAH I.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info