Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terus memicu diskusi mendalam di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Dalam acara Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) episode-16 bertajuk “Badilum Goes to Universitas Jember” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), turut hadir sejumlah tokoh hukum yang menyoroti kesiapan institusi peradilan serta peta uji materiil undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Suharto, menyoroti secara khusus tantangan nyata yang dihadapi para penegak hukum di lapangan terkait pemberlakuan regulasi baru ini. Menurutnya, peralihan ke hukum pidana nasional yang baru memerlukan kesiapan yang matang agar tidak menimbulkan hambatan prosedural.
“Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung mengidentifikasi beberapa celah yang paling mendesak untuk diisi,” ujar Suharto saat menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari pihak MA guna memastikan standardisasi pemahaman aparat peradilan, Sabtu (20/6/2026).
Baca juga:
- KUHP Baru Dinilai Setengah Hati Mengatur Pidana Mati dan Pelindungan HAM
- Bangun Sinergi Antar APH, KPK dan Kortas Tipikor Polri Jalankan Joint Investigasi
- Menguji Kewenangan Banding Penuntut Umum dalam KUHAP
Jalannya diskusi sarasehan juga membedah potret buram penegakan hukum saat ini. Dekan FH UNEJ Prof. I Gede Widhiana Suarda, menyatakan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia saat ini dinilai masih memiliki "rapor merah," ditandai dengan banyaknya kasus pemeriksaan pejabat negara, mulai dari eks-menteri hingga pejabat program Makan Bergizi Gratis (MBG/BGN).
Menurutnya, keberhasilan implementasi KUHP Baru tidak bisa hanya mengandalkan teks undang-undang semata, melainkan harus dilihat secara holistik. Penegakan hukum yang ideal mensyaratkan integritas Aparat Penegak Hukum (APH) yang baik, pemerintah yang bersih, serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat oleh negara demi menekan angka kriminalitas secara struktural.
Di sisi lain, Ahli Hukum Pidana, Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan bahwa integritas tersebut tidak berdiri sendiri. "Integritas aparat tentunya tergantung dari infrastruktur yang ada. Karena kalau infrastrukturnya sangat kurang memadai, saya kira akan sulit juga untuk menjalankan KUHP," imbuhnya.
Pola ini menjadi krusial mengingat KUHP Baru membawa banyak strategi hukum yang mengedepankan alternatif pidana di luar penjara, yang membutuhkan dukungan fasilitas pendukung serta perubahan paradigma dari retributif (pembalasan) menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Catatan Judicial Review KUHP Baru
Sebagai salah satu penyusun hukum pidana nasional, Prof. Tuti memaparkan dinamika penolakan publik terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial melaui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat terdapat 31 gugatan uji materiil yang diajukan oleh masyarakat sipil ke MK.
Namun hingga kini, belum ada satu pun pasal dalam KUHP Baru yang dibatalkan oleh MK. Dari total gugatan tersebut, 22 perkara telah diputus dengan amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) dan ditolak seluruhnya, 5 gugatan ditarik kembali oleh pemohon, dan 4 sisanya masih dalam proses pemeriksaan.
Gugatan yang diajukan masyarakat umumnya menyasar isu krusial seperti ancaman terhadap kebebasan berekspresi, kriminalisasi kritik terhadap pemerintah, frasa pasal yang dianggap multitafsir (seperti pasal penghinaan, penghasutan, dan tindak pidana korupsi), hingga keberatan atas pelanggaran hak privasi warga negara pada pasal perzinaan dan kohabitasi.
“Ya meskipun MK pernah tidak konsisten menerapkan doktrin ini seperti pada putusan nomor 90 yang tidak perlu dijelaskan tapi semua pasti sudah tahu,” tutur Prof. Tuti.
Meskipun belum terkonfirmasi, tapi Prof. Tuti menduga MK menganggap hal-hal terkait perbuatan yang dikriminalisasi, formulasi unsur tindak pidana, ancaman pidana atau tindakan dan sistem pemidanaan adalah domain pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif.
“Nampaknya MK berpendapat jika terlalu mudah membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang maka MK berpotensi menjadi pembentuk undang-undang pasif, selain itu tidak mudahnya MK mengabulkan judicial review mungkin dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kewenangan kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” pungkasnya.
MoU Badilum MA dengan FH UNEJ
Sejalan dengan paradigma baru bahwa kampus menjadi tempat untuk berpijak kepada nilai keadilan, dan praktik untuk pembangunan hukum Indonesia di masa yang akan datang, dan juga sesuai dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung, maka diperlukan kolaborasi antara Lembaga Peradilan dengan Kampus.
Hal tersebut menjadi dasar dari dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Jember. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. I Gede Widhiana Suarda, dan Ketua Senat Universitas Jember.
Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memperkuat motivasi Hakim dan tenaga teknis Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dan integritasnya. Sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
















