Pidana Kerja Sosial (PKS) kerap dipromosikan sebagai jawaban progresif atas persoalan klasik sistem pemasyarakatan Indonesia yaitu overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung teratasi, biaya pemidanaan yang tinggi, serta efektivitas pidana penjara yang semakin dipertanyakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas hunian Lapas di Indonesia hanya 135.561 orang, namun harus menampung 266.828 narapidana.
Kondisi ini menyebabkan penjara seringkali tidak efektif dan justru dianggap sebagai "Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan" atau STIK. Dengan kondisi tersebut, kehadiran PKS dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memang tampak menjanjikan. Melalui Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru, negara secara eksplisit menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju orientasi yang lebih rehabilitatif.
Namun, optimisme tersebut menyimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian. Permasalahan utama bukan terletak pada absennya jenis pidana alternatif, melainkan pada kesiapan sistem hukum untuk mengelola pidana tersebut secara efektif dan akuntabel. Pengalaman dalam praktik hukum Indonesia sendiri memberi peringatan yang cukup jelas. Dalam rezim Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menunjukkan dari 651 putusan anak, hampir tidak ada yang mengimplementasikan pidana pelayanan masyarakat (Ove Syaifudin Abdullah, 2024). Tanpa kesiapan sistem, PKS berisiko hanya menjadi "macan kertas" yang lumpuh pada tahap eksekusi. Norma yang progresif tidak pernah benar-benar hidup karena tidak ditopang oleh desain kelembagaan yang operasional. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial berisiko mengulang pola yang sama, tampak menjanjikan di tingkat legislasi, tetapi lumpuh pada tahap eksekusi.
Jika ditarik ke pengalaman komparatif, PKS sesungguhnya bukan hal baru. Di Belanda, pidana kerja sosial (taakstraf) sejak awal 2000-an ditempatkan sebagai pidana pokok mandiri, sehingga hakim dapat menjatuhkannya secara langsung tanpa menjadikannya sekadar pengganti penjara (Miranda Boone dan René van Swaaningen, 2013). Pendekatan ini memperkuat posisi kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan yang setara, bukan “opsi cadangan”.
Sementara itu, di Finlandia, cakupan pidana kerja sosial bahkan diperluas hingga dapat menggantikan pidana penjara sampai delapan bulan, yang terbukti lebih signifikan dalam menekan tingkat hunian penjara (Ove Syaifudin Abdullah, 2024). Prinsip-prinsip internasional seperti Tokyo Rules (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110) juga menekankan bahwa pidana non-pemenjaraan hanya akan efektif jika didukung oleh mekanisme seleksi yang ketat, pengawasan yang memadai, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Dengan kata lain, keberhasilan PKS tidak bergantung pada keberanian normatif semata, melainkan pada kesiapan tata kelola.
Kelemahan Tata Kelola
Tanpa tata kelola yang kuat, pidana kerja sosial justru berpotensi melahirkan persoalan baru yakni fenomena net-widening effect. Secara konseptual, net-widening terjadi ketika sanksi alternatif tidak berfungsi menggantikan pidana penjara, melainkan justru memperluas jangkauan kontrol negara terhadap individu yang sebelumnya mungkin tidak akan masuk ke dalam sistem pemidanaan formal (Spaans, 1998). Dalam kondisi ini, pidana alternatif tidak menggantikan penjara, melainkan ”memperlebar jaringnya” untuk menjerat para pelanggar minor ke dalam sistem pemidanaan.
Meskipun Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru telah membatasi penerapan PKS pada tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun, vonis maksimal 6 bulan penjara, dan denda maksimal kategori II (Rp 10.000.000,-), batasan ini tidak otomatis menjamin penggunaan yang selektif. Dalam praktik, pada situasi tertentu, perkara tetap diarahkan ke proses pidana sebagai bentuk kehati-hatian prosedural, meskipun secara substantif tersedia alternatif penyelesaian di luar mekanisme peradilan.
