Dari perspektif akademik, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Arie Afriansyah menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menangani kecelakaan maupun sengketa maritim.
Ia menegaskan proses penanganan insiden perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan penerapan hukum. Pada saat yang sama, penyelesaian persoalan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan pelayaran.
“Setiap proses penanganan insiden perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak, penerapan hukum, serta kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pelayaran,” jelasnya.
Sementara itu, Shipping Safety Investigator KSOP Tanjung Priok, Capt. Dwi Hartono mengatakan proses pemeriksaan dalam kecelakaan kapal harus mampu menggambarkan fakta secara objektif. Dengan demikian penyebab kecelakaan dapat dipahami secara utuh dan hasil pemeriksaan dapat menjadi pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa.
Sementara, dari sisi pelaku usaha dan praktisi maritim, Capt. Zaenal A. Hasibuan menyoroti kesiapan industri dalam menghadapi risiko kecelakaan kapal dan berbagai konsekuensi yang muncul setelah insiden. Kesiapan operasional dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap risiko dan aspek hukum. Hal tersebut penting guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha ketika terjadi kecelakaan.
Tak hanya itu, aspek klaim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penanganan kecelakaan kapal. Setelah fakta dan penyebab kecelakaan ditelusuri, para pihak juga perlu menyelesaikan konsekuensi kerugian yang muncul.
Dua praktisi klaim asuransi, Mario Gideon Mandang dan Haski Apriliandi mengingatkan bahwa penanganan klaim dan koordinasi antara pihak usai kecelakaan kapal terjadi sangat penting, sebab proses tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian kerugian yang timbul akibat insiden.
