Kemendag Intensifkan Pembentukan BPSK Jelang MEA
Aktual

Kemendag Intensifkan Pembentukan BPSK Jelang MEA

ANT
Bacaan 2 Menit
Kemendag Intensifkan Pembentukan BPSK Jelang MEA
Hukumonline
Kementerian Perdagangan mengintensifkan sosialisasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap daerah menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean.

"Kita memerlukan pembentukan BPSK untuk mengantisipasi MEA, karena akan banyak produk yang beredar," kata Kepala Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo, dalam kunjungannya ke Bekasi, Rabu.

Menurut dia, peredaran produk asing nantinya tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik antara konsumen dan produsen.

"Bisa dilihat nantinya, siapa yang tidak pas. Ada kemungkinan juga konsumen yang nakal, barang jatuh minta ganti. Begitu pula sebaliknya, produsen menjual barang yang tidak layak," katanya.

Menurutnya, konsumen juga dituntut harus cerdas dalam memilih produk yang akan dibeli, karena akan banyak beredar barang Asean yang memiliki kualitas rendah.

"Yang perlu dikhawatirkan nanti adalah konsumen. Dia harus beli produk dalam negeri agar produk lokal bisa bertahan. Tapi pada kenyataannya, banyak juga konsumen kita yang beli barang murah dengan kualitas yang rendah sehingga mudah rusak," katanya.

Namun demikian, pihaknya akan memperketat masuknya barang asing melalui tiga lapis pengawasan, mulai dari pabrik, pelabuhan, dan pasar dalam negeri.

"Saya mengibaratkan pasar dalam negeri seperti kolam. Kalau barang yang sudah masuk terawasi dengan baik di pabrik dan pelabuhan, maka kualitas kolam pun akan jernih. Kita bisa mudah awasi ikan di dalamnya," katanya.

Namun bila muncul konflik seputar ketidakpuasan konsumen terhadap hasil produksi, maka BPSK berkewajiban menyelesaikannya secara adil.

BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain.

"Sosialisasi pembentukan MEA sudah banyak kita lakukan melalui media massa, media luar ruangan, dan juga pertemuan rutin dengan masyarakat setiap tahunnya," katanya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info