Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, segera direvisi. Koordinator SHI Muhammad Adiguna Bimasakti mengatakan revisi peraturan pemerintah (RPP) yang disuarakan saat ini dapat menjawab sejumlah permasalahan yang telah diajukan oleh rekan-rekan hakim.
Dia mencontohkan salah satu temuan SHI menunjukkan kebijakan yang ada saat ini berdasarkan PP tersebut masih belum memadai. Beberapa negara lain, berdasarkan hasil riset juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan, baik dalam hal kemandirian maupun keamanan hakim itu sendiri.
“Mengenai apakah isu-isu tersebut sudah terjawab, saya ingin menegaskan bahwa terdapat empat isu utama yang kita angkat: pertama, terkait gaji; kedua, terkait anggaran; ketiga, jabatan hakim; dan keempat, RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan. Untuk revisi yang ada saat ini, kami belum mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut,” ujarnya dalam Webinar Hukumonline 2024: Lampu Hijau Gaji Hakim Naik, What’s Next?, Kamis (10/10).
Baca Juga:
- Mengejar Janji Prabowo Subianto Sejahterakan Profesi Hakim
- Kemenkeu Setujui Tiga Komponen Perubahan Gaji Hakim
“Proses ini masih panjang, dan kami belum bisa memastikan apakah revisi yang diajukan sudah menjawab permasalahan yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Harmonisasi I, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Roberia, menjelaskan prosedur revisi PP No.94 Tahun 2012. Menurutnya, ada tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan yaitu perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan yang tidak boleh dilewati.
Roberia menjelaskan bahwa pemahaman mengenai keempat tahapan ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses legislasi. “Kita harus menyadari bahwa tidak ada tahapan pembahasan yang memadai dalam proses ini. Setiap kali kita merujuk pada Undang-Undang No. 16, No. 24, dan No. 25, terlihat jelas bahwa tahapan pembahasan tidak dijalankan dengan baik. Hal ini mencerminkan minimnya keterlibatan DPR dan kurangnya pembiayaan yang sehat dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.
















