Timboel menilai walaupun ada pengusaha yang dapat mengambil kesempatan momentum kenaikan harga BBM, namun terdapat sebagian pengusaha yang tidak mampu menghadapinya. Pasalnya, kenaikan itu akan menambah beban biaya produksi menjadi semakin mahal. Kondisi itu menurut Timboel akan memukul pengusaha menengah ke bawah dan UMKM. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, maka muncul inflasi.
Pemerintah memprediksi jika kenaikan harga BBM bersubsidi 10 persen, akan menambah 0,7 persen inflasi. Seingga pemerintah memprediksi kenaikan harga BBM 37 persen menyebabkan inflasi 2,5 persen dan pada akhir tahun tingkat inflasi mencapai 7,5 persen. Menurut Timboel inflasi yang diprediksi pemerintah itu tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada naiknya biaya transportasi dan logistik. Bahkan suku bunga karena Bank Indonesia akan menaikan BI rate menjadi 6.25-6.50 persen. Belum lagi biaya listrik yang ditetapkan naik 15 persen tahun ini, tentu menghasilkan inflasi yang lebih tinggi daripada prediksi pemerintah. “Momentum bulan puasa dan Idul Fitri 2013, anak masuk sekolah (Juli), natal dan tahun baru, akan menyumbang tingkat inflasi dari sisi permintaan,” tukasnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Selasa (18/6).
Untuk menghadapi kenaikan harga BBM, Timboel memperkirakan pengusaha menengah ke bawah dan UMKM kecil kemungkinan untuk berstrategi dengan menaikan harga. Pasalnya, jika langkah itu dilakukan akan membuat produk barang dan jasa yang dihasilkan tidak laku karena tidak terjangkau masyarakat. Mengacu kondisi itu maka langkah yang akan ditempuh cenderung melakukan efisiensi biaya dengan cara pengurangan tenaga kerja.
Kenaikan harga BBM yang membuat harga barang dan jasa semakin mahal menurut Timboel mendorong produk murah dari luar negeri semakin merajalela. Seperti barang dari China dan negara Asia Tenggara, terus membanjiri pasar dalam negeri. Oleh karena itu Timboel mengatakan kenaikan harga BBM mematikan industri nasional karena tidak bisa bersaing dengan produk murah dari luar negeri.
Timboel mencatat negara lain dapat memproduksi barang murah karena mendapat subsidi dari pemerintahnya. Seperti pemerintah China, mengalokasikan subsidi energi, bahan baku dan tingkat suku bunga untuk menjaga industri nasionalnya. Alih-alih membangun industri, Timboel merasa kenaikan harga BBM akan mempercepat deindustrialisasi di Indonesia. “Para pengusaha akan beralih menjadi pedagang produk murah dari luar negeri,” urainya.
Terkait imbauan Menakertrans untuk mengedepankan LKS Bipartit untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM, Timboel menyebut dengan pernyataan itu pemerintah seolah “lepas tangan” atas masalah yang dihadapi di tempat kerja. Efisiensi biaya produksi dan overhead sebagaimana disebut Menakertrans menurut Timboel memicu konflik hubungan industrial semakin tinggi.
Bagi Timboel, dengan naiknya harga BBM maka upah minimum yang cenderung naik di tahun ini menjadi tidak berarti karena daya beli riil pekerja menurun. Untuk mengatasinya Timboel berpendapat sangat layak jika pekerja meminta tunjangan kemahalan kepada pengusaha karena kebijakan pemerintah tersebut.
