Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan menambah jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, setidaknya penambahan rakyat miskin akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini mencapai empat juta orang.
"Dari estimasi yang dilakukan, peningkatan 1,6 persen sekitar 4 juta orang, dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen sampai akhir tahun 2013. Ini tanpa ada kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," ujar Chatib saat rapat kerja di Komisi XI DPR, Senin (27/5) malam.
Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah program bantuan yang masuk dalam alokasi RAPBNP 2013. Seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), program beras miskin, infrastruktur pedesaan dan sejumlah program-program lainnya. Menurutnya, isu kenaikan BBM bukan semata-mata soal defisit, melainkan terkait ketidakadilan dalam struktur subsidi.
"Walaupun defisit tidak melebihi angka tiga persen, isu ini (kenaikan BBM) tetap diangkat," kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Ia mengatakan, selama ini yang menikmati BBM bersubsidi bukanlah rakyat miskin semata, melainkan warga menengah ke atas. Atas dasar itu, alokasi subsidi kompensasi dari kenaikan BBM khusus diperuntukkan bagi rakyat miskin yang ada di Indonesia. "Kami percaya struktur dalam APBN bisa mengarah yang lebih adil. Bukan pada persoalan BBM-nya, tapi alokasi," ujar Chatib.
Sontak pernyataan ini membuat geram sejumlah anggota dewan. Salah satunya Anggota Komisi XI DPR dari PDIP Dolfie OF Pailit. Ia menyebutkan dari data yang dimiliki Kepolisian, pemilik kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 60 juta orang. Dari angka tersebut, 20 persen di antaranya merupakan pemilik kendaraan roda empat, sedangkan sisanya kendaraan roda dua.
Ia mempertanyakan alokasi subsidi tepat sasaran yang akan dilakukan pemerintah. Menurut Dolfie tersebut, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya pemerintah yang berencana mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM, tapi pada akhirnya tak terjadi. "Sejak APBNP 2012 isunya itu, bagaimana cara pemerintah kendalikan BBM bersubsidi tepat sasaran? Harus diperjelas," tegasnya.
