Sementara untuk batasan area penggunaan balon udara yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Permenhub No. 40 Tahun 2018 dilakukan pada ruang udara yang dilayani di wilayah uncontrolled airspace dengan memenuhi kondisi:
|
Adapun terkait perizinan menerbangkan balon udara, tambah Andre, bisa dilakukan melalui direktorat sertifikasi kelaikan udara (DSKU) dan air navigation (Airnav) sebagai BLU navigasi penerbangan. Sebagai informasi tambahan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenhub 40/2018 juga dijabarkan bahwa setiap setiap rencana kegiatan penerbangan balon udara harus disampaikan kepada kepolisian, pemerintah daerah setempat dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 tahun hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
Sementara untuk wilayah tertentu, berdasarkan pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari;
|
(ANT)
















