Kenali Risiko dan Ketentuan Hukum Menerbangkan Balon Udara
Berita

Kenali Risiko dan Ketentuan Hukum Menerbangkan Balon Udara

Dapat membahayakan kegiatan penerbangan. Permenhub No. 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat dijelaskan kriteria maupun ukuran balon udara yang diperbolehkan secara hukum.

Hukumonline News
Hukumonline News
Hamalatul Qur'ani
Bacaan 2 Menit

 

Sementara untuk batasan area penggunaan balon udara yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Permenhub No. 40 Tahun 2018 dilakukan pada ruang udara yang dilayani di wilayah uncontrolled airspace dengan memenuhi kondisi:

  1. Ketinggian paling tinggi 150 meter dari permukaan tanah;
  2. Jarak pandang di darat (ground visibility) lebih dari 5 km; dan
  3. Di luar radius 15 km dari suatu bandar udara atau tempat pendaftaran helikopter.

 

Adapun terkait perizinan menerbangkan balon udara, tambah Andre, bisa dilakukan melalui direktorat sertifikasi kelaikan udara (DSKU) dan air navigation (Airnav) sebagai BLU navigasi penerbangan. Sebagai informasi tambahan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenhub 40/2018 juga dijabarkan bahwa setiap setiap rencana kegiatan penerbangan balon udara harus disampaikan kepada kepolisian, pemerintah daerah setempat dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 tahun hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.

 

Sementara untuk wilayah tertentu, berdasarkan pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari;

  1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kegiatan pada kawasan udara terbatas (restricted area);
  2. Otoritas Bandara untuk kawasan KKOP;
  3. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk kegiatan pada kawasan controlled airspace yang dipublikasikan dalam aeronautical information publication (AIP).

(ANT)

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info