“Ancaman pidana bagi yang melanggar UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yakni kurungan dua tahun atau denda Rp. 500.000,000,” ucapnya seperti dilansir Antara.
Sementara, sambung Budi, jalur penerbangan di pulau jawa merupakan jalur terpadat kelima di dunia, itulah mengapa jalur ini ramai oleh rute penerbangan domestik maupun Internasional seperti Jepang-Australia. Ditambahkan Arifin, hal seperti ini dapat mempengaruhi penilaian Indonesia terhadap penerbangan sipil Internasional.
Lebih lanjut disebut Andre bahwa ada jalur-jalur atau wilayah tertentu yang memang tidak diperbolehkan menjadi jalur terbangnya balon udara, misalnya, kata Andre, ada area aerodrome, restricted area, wilaya sekitar bandara, instalasi-instalasi penting negara dan sebagainya yang diatur baik didalam peraturan Menteri Perhubungan maupun dalam Civil Aviation Safety Regulation (CASR).
“Untuk balon udara, standar keamanan di tempat yang ditentukan, jalur yang diperbolehkan dan wilayahnya diatur di CASR, aturan dirjen perhubungan udara, disitu ditentuin rute pesawat, kemudian ada aerodrome itu daerah yang dilarang buat terbang, trus ada restricted area ga boleh, deket airport juga ga boleh trus deket instalasi-instalasi penting negara juga ga boleh,” papar Andre.
Sebagai informasi, penetapan soal CASR bagian 101 yang diatur dalam lampiran Permenhub No. 9 Tahun 2009, terdapat aturan mengenai batas pengoperasian suatu balon udara yang ditambatkan, yakni dengan ketentuan:
|
Selanjutnya pernah dibahas pula dalam klinik hukumonline, bertajuk Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia, dalam pasal 9 Permenhub No. 40 Tahun 2018 ketentuan terkait lokasi penggunaan balon udara yang ditambatkan harus dilakukan pada kawasan yang tidak terdapat halangan seperti pepohonan, pemukiman, kabel listrik atau stasiun pengisian bahan bakar umum serta tidak diperbolehkan menimbulkan potensi merugikan dan membahayakan pihak lain.
















