Mengenai rapat kreditur DSS tersebut yang berlangsung hari Selasa (4/12) lalu, Paul Sukran yang menjadi kurator DSS dalam penjelasannya (7/12) menyatakan bahwa dalam rapat kreditur DSS itu tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi karena dirinya hanya menyampaikan laporan mengenai kegiatan kurator.
Selain itu, disampaikan pula laporan verfikasi tagihan akhir mengingat sebelum ini ada perselisihan piutang antara BPPN dengan DSS. Namun dengan telah diputusnya perselisihan tersebut, proses verifikasi tagihan kreditur dianggap selesai. "Jadi sudah nggak ada klaim lagi karena (semua tagihan) sudah sama-sama disepakati," jelas Paul Sukran kepada hukumonline.
Proses yang akan ditempuh selanjutnya adalah pendataan aset milik DSS yang akan segera dilakukan oleh kurator. Setelah pendataan aset selesai, kurator dapat langsung menjual aset-aset tersebut dan hasilnya dibagikan kepada kreditur.
Paul Sukran mengatakan bahwa dirinya belum tahu berapa persisnya nilai aset DSS yang ada sekarang. Alasannya, dirinya masih mencari penilai (appraisal) untuk melakukan penilaian tersebut.
Namun, seingat Paul, aset DSS hampir semuanya berupa kepemilikan saham di berbagai perusahan. Hanya satu saja aset yang berupa ruko di daerah Jakarta Pusat. Ruko tersebut ditempati oleh Dharmala Finance, perusahaan dari Grup Dharmala yang lain.
Lelang saham AJMI
Paul Sukran juga menjelaskan bahwa dalam rapat kreditur DSS dibahas pula permintaan dari beberapa kreditur agar dana hasil lelang saham AJMI segera dibagi-bagikan kepada kreditur. Saham AJMI sebelumnya adalah salah satu aset DSS dan dalam lelang yang berlangsung pada Oktober 2000 telah terjual ke Manulife Financial dengan harga pembelian yang ditaksir mencapai Rp170 miliar.
Namun, Paul menolak meluluskan permintaan kreditur DSS tersebut karena uang tersebut masih dibekukan karena tersangkut proses pidana mengenai masalah dugaan pemalsuan saham. Uang tersebut saat ini masih dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian.
"Nggak mungkin proses pidananya belum selesai barang buktinya diambil. Biar prosesnya berjalan dulu. Saya nggak mau terlibat urusan begitu," ujarnya. Ia juga menginformasikan dana yang dibekukan tersebut jumlahnya sekarang tidak lagi Rp170 miliar. tapi tinggal sekitar Rp156 miliar karena sudah dipotong biaya untuk Balai Lelang dan komisi kurator.
Paling kontroversial
Kepailitan DSS mungkin bisa dijadikan contoh kasus kepailitan yang paling kontroversial dalam sejarah Undang-Undang Kepailitan (UUK) di Indonesia. Diawali dengan pailitnya DSS pada 6 Juni 2000, sampai saat ini proses kepailitannya masih terus menimbulkan kontroversi.
DSS merupakan pemegang 40% saham AJMI dan sesuai proses kepailitan, kurator DSS ketika itu Ari Ahmad Effendi mengadakan lelang saham AJMI yang dimiliki DSS.
Namun sebelum lelang dilangsungkan, sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Island bernama Roman Gold asset (RGA) menuntut agar lelang dibatalkan.
RGA menuntut lelang dibatalkan karena mereka mengklaim bahwa RGA lah pemegang 40% saham AJMI yang akan dilelang. RGA mengaku memperoleh saham tersebut dari Highmead Ltd melalui proses jual beli saham pada 19 Oktober 2000.
Highmead sendiri memperolehnya dari gadai yang diberikan Harvest Hero. Sedangkan Harvest Hero memperoleh gadai dari Suyanto Gondokusumo pada 1996 saat yang bersangkutan masih menjadi presdir DSS.
Nyatanya, kurator tetap melanjutkan lelang, meski ada protes dari RGA karena kurator meragukan bukti-bukti yang dimiliki RGA. Manulife Financial ketika itu dinyatakan sebagai pemenang lelang saham tersebut dengan nilai pembelian Rp170 miliar.
Dokumen backdated
Lelang tersebut ternyata mengakibatkan Ari Effendi dan beberapa petinggi AJMI sempat mendekam di tahanan Mabes Polri karena tuduhan pemalsuan saham yang dilancarkan oleh pihak RGA.
Setelah melalui serangkaian investigasi oleh Manulife Financial yang berlangsung lebih dari setahun, ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada transaksi jual beli saham yang melibatkan RGA. Selain dokumen-dokumen pendirian perusahaan maupun jual beli sahamnya diduga sengaja dibuat mundur (backdated), status RGA sendiri di negara asalnya juga bermasalah.
Penemuan yang paling akhir adalah status maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Harvest Hero juga dibuat secara backdated. Pengadilan di Hongkong telah menerima pengakuan bersalah dari Maggie Ho, seorang WN Hongkong, mengenai proses pembuatan dokumen-dokumen tersebut.
